Sumbawa Besar, Gaung NTB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar diketuai Hari Suprianto SH MH dengan hakim anggota Reza Tyrama SH dan Agus Supriyono SH, pada sidang yang berlangsung terbuka untuk umum diruang sidang Candra, Kamis (01/12), membacakan putusan akhir atas pokok perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan amar putusan menolak provisi penggugat DR A Rahman Alamudy SH M.Si–yang akrab disapa Abi Mang dan Agus Salim yang sapaannya Okak.
“MENGADILI dalam provisi, menolak provisi para Penggugat, dalam eksepsi menerima eksepsi para Tergugat dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.413.000,” ucap Hari Suprianto SH membacakan vonisnya.
Penggugat DR A Rahman Alamudy SH M.Si dan Agus Salim menggugat PMH melalui tim kuasa hukumnya Advocat H Rafiq Azhari SH MH dkk dari Mataram dengan tergugat dan turut tergugat DPD Partai Golkar Sumbawa, DPD Partai Golkar NTB dan DPP Partai Golkar yang mengangkat kuasa hukumnya Advocat H Muhammad SH MH maupun turut tergugat Abdul Haji S.AP yang diwakili kuasa hukumnya Sobaruddin SH.
Sidang pembacaan putusan akhir tersebut hanya dihadiri kuasa hukum tergugat dan turut tergugat bersama kuasa principalnya. Sedangkan kuasa hukum Abi Mang dan Okak berhalangan hadir.
Kendati demikian, majelis hakim dalam amar putusan akhirnya, dengan mempertimbangkan sejumlah fakta yang terungkap dipersidangan dari puluhan dokumen surat penting dan sejumlah saksi terkait maupun kesimpulan akhir yang telah diajukan baik oleh para Penggugat Maupun Tergugat dan Turut Tergugat, terutama dengan mempertimbangkan UU Partai Politik dan aturan perundangan lainnya terkait dengan pemecatan ataupun pemberhentian seorang kader dari keanggotaan partai politik telah sesuai dengan aturan, prosedur dan mekanisme maupun AD/ART parpol yang bersangkutan.
Sehingga pemberhentian keduanya dari keanggotaan partai Golkar maupun keanggotaannya di DPRD Sumbawa, merupakan kewenangan Parpol yang bersangkutan harus melalui proses penanganan sengketa pada mahkamah partai. Namun dari fakta, dokumen dan saksi yang ada, pemecatan Abi Mang dan Okak belum ada keputusan mahkamah partai. Pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaannya di partai Golkar masih sebatas rekomendasi, oleh karena itu tidak diperkenankan melaksanakan proses hukum apa pun terkait dengan keanggotaan para Penggugat di DPRD Sumbawa Periode 2014-2019 selama proses perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach).
Majelis hakim mengambil keputusan dengan memperhatikan Pasal 1365 BW atau KUH Perdata Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya UU Partai Politik, UU Pemilu, UU MD3 maupun keputusan KPU.
Sebelum mengakhiri sidang dengan ketukan palu untuk menyudahi proses persidangan tersebut, ketua majelis hakim menyatakan jika keberatan dengan putusan tersebut, para pihak dapat menempuh upaya hukum langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu selama 30 hari.
Sementara itu, DR A Rahman Alamudy SH M.Si dalam keterangan persnya kepada Gaung NTB melalui jaringan telepon seluler Kamis sore kemarin, menyatakan sebagai warga negara yang baik tentu harus menjunjung tinggi proses hukum itu, apalagi putusan majelis hakim tentulah telah melalui tahapan proses dan pertimbangan serta kajian hukum yang jelas dan cermat.
Karenanya sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera menempuh langkah hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Saya ingatkan, perkara ini belum inkracht,” tandasnya.
