Mataram, Gaung NTB
Kepala Kepolisian Resor Mataram AKBP Heri Prihanto, enggan mengomentari penanganan kasus dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) yang ada di sebelas puskesmas setempat.
“Saya tanya kasat reskrim dulu, karena secara teknis reskrim yang tahu sejauh mana penanganannya. Kalau saya, apa yang ditanya, jawabnya masih lidik,” kata Heri Prihanto di Mataram.
Pernyataan itu disampaikan, saat disinggung terkait nilai kerugian negaranya yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat pada Mei lalu, senilai Rp190 juta lebih.
Meskipun angka yang dikeluarkan BPKP Perwakilan NTB tersebut berdasarkan hasil audit investigasi, Polres Mataram tidak langsung meningkatkan penanganan perkaranya ke tahap penyidikan.
“Walaupun sudah ada, belum tentu bisa langsung kita naikan ke tingkat penyidikan,” ujarnya.
Melainkan, ia menuturkan bahwa pihaknya masih melakukan penguatan alat bukti untuk kasusnya bisa masuk ke tingkat penyidikan.
“Kasus korupsi seperti itu, diperkuat dulu di tingkat lidiknya, kalau sudah pas, baru masuk tahap sidik,” ucap pria yang pernah menjabat sebagai Kapolres Lombok Timur itu.
Untuk itu, dalam tahap penyelidikan ini pihaknya dikatakan masih terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
“Tidak hanya dengan BPKP saja, semua instansi yang berhubungan dengan kasus ini kita tetap lakukan koordinasi, kalau ada yang terlewatkan, nantinya akan ditemukan kejanggalan dalam tahap selanjutnya,” kata Heri.
Penanganan kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan alkes ini mulai ditangani penyidik Satreskrim Polres Mataram terhitung sejak awal tahun 2015.
Proyek bernilai Rp1 miliar lebih menggunakan dana APBN tahun 2014 itu dilaporkan karena muncul dugaan bahwa puskesmas belum saatnya menerima alkes tambahan, namun sudah terlebih dulu diprogramkan dan disalurkan pemerintah.
Alkes yang terkesan “ditelantarkan” itu berupa peralatan laboratorium dan perlengkapan pemeriksaan gigi.
