Sumbawa Besar, Gaung NTB
Oknum pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa diduga melakukan pungutan liar terkait dengan penerbitan sertifikat oleh masyarakat, dimana pungutan liar tersebut menimpa salah seorang pegawai swasta yang bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
Kepada Gaung NTB, Jum’at (2/12) Muhammad Rusdi menceritakan kronologi ditariknya uang sebesar 500 ribu oleh oknum pegawai BPN, dimana kejadian tersebut terjadi beberapa minggu yang lalu. Pada saat itu ia meminta bantuan temannya untuk mengurus penerbitan sertifikat tanahnya, akan tetapi setelah beberapa bulan sertifikat atas tanahnya juga belum diterbitkan.
Setelah itu, Gonal sapaan akrab Muhammad Rusdi, mendatangi Kantor BPN Sumbawa, menanyakan sertifikatnya kapan bisa diterbitkan, akan tetapi salah seorang oknum pegawai BPN dengan inisial NV, meminta sejumlah uang sebesar 500 ribu kepadanya untuk diberikan kepada panitia. Tentu saja dirinya menolak memberikan sejumlah uang tersebut, pasalnya ia sudah membayar secara keseluruhan biaya administrasi terlebih dahulu, setelah melalui proses perdebatan yang cukup panjang akhirnya ia memberikan sejumlah uang yang diminta oleh oknum pegawai BPN tersebut.
Dikatakan Gonal, kalau seandainya uang tersebut tidak diberikan, maka dirinya takut akan semakin lama proses penerbitan setifikan tanahnya, maka dengan tidak ikhlas memberikan sejumlah uang yang diminta. “Saya meminta tanda bukti (kwitansi) atas pembayaran tersebut, tetapi oknum pegawai tersebut tidak mau memberikan dengan alasan bahwa hal tersebut sudah biasa disini (Kantor BPN),” cerita Gonal.
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Sumbawa melalui Kasubag Tata Usaha, Fataruddin, SH, ketika dikonfirmasi Gaung NTB, Jum’at (2/12) mengatakan bahwa ada prosedur yang akan dilakukan yakni permohonan penerbitan sertifikat harus melalui pendaftaran terlebih dahulu, dimana disana harus melampirkan bukti pembayaran administrasi, baik, biaya penerbitan sertifikat, biaya pengukuran dan biaya operasional sudah berada semuanya disitu, serta tidak akan ada biaya yang timbul setelah itu. Terkait dengan adanya pungutan liar di kantor BPN sendiri. “Saya tidak mengetahui hal tersebut dan bila betul terjadi hal tersebut, segera kami lanjuti, karena saat ini kepala BPN sedang berada diluar kota,” pungkas Fataruddin.
