Taliwang, Gaung NTB
Dari 3570 lebih karyawan PT NNT—kini telah beralih status menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT)—tersisa sebanyak 81 karyawan belum dibayarkan uang aspirasi (penghargaan) oleh perusahaan tersebut.
Alasannya seperti disampaikan Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs Zainuddin, karena ada karyawan yang sedang diskorsing, sakit di atas 15 bulan, bahkan ada yang sedang dalam proses Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). “Ini yang melatar belakangi belum dibayarkan Uang Penghargaan kepada 81 karyawan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, setelah dilakukan analisa dan pengkajian, ternyata belum ada dasar yang kuat bagi manajemen perusahaan, untuk tidak membayar uang penghargaan ini. Itu karena belum ada keputusan inkrach atau PHK terhadap mereka.
Karena itu, pihaknya kata Zainuddin, meminta kepada pihak perusahaan untuk tetap membayarkan uang penghargaan kepada 81 karyawan ini. “Kami sudah bersurat ke manajemen PT AMN, untuk segera menyelesaikan pembayaran Uang Penghargaan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut Zainuddin, menegaskan apa yang terjadi saat ini belum dikatakan final. Pihaknya telah menyampaikan kepada Bupati, jika ternyata nantinya apa yang disampaikan secara tertulis, tak direspon oleh manajemen perusahaan, maka nantinya akan diambil alih untuk disurati langsung atas nama Bupati seagai bentuk kepedulian kepada karyawan yang nota benenya warga lokal.
Disinggung masalah karyawan yang telah menerima pembayaran uang penghargaan, Zainuddin, mengaku tidak mengetahui nominal dari dana yang telah dibayarkan. Tetapi sampai sejauh ini tidak ada keluhan dari karyawan, pasca pembayaran. “Jadi kami anggap tidak ada masalah soal nominalnya,” kata Zainuddin.
Lalu bagaimana soal isu akan ada PHK terhadap Karyawan pasca transisi.
Sejauh ini pihaknya tambah Zainuddin, belum mendapat informasi dari manajemen perusahaan atas isu rencana PHK. Akan tetapi pihaknya menekankan kepada manajemen perusahaan, untuk jangan lakukan tindakan yang sifatnya dapat menggangu stabilitas, kondusifitas baik oleh perusahaan maupun subkon subkon. “Kami menilai tidak ada alasan mendasar untuk dilakukan PHK PHK terhadap karyawan, karena operasional, peralihan sudah diijinkan, pekerjaan sudah menunggu jadi tidak ada alasan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan PHK,” kata Zainuddin.
