Sumbawa Besar, Gaung NTB
Untuk mengefektif dan mengefisiensikan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa, Inspektorat Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Pemutakhiran Data, Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa pada, Rabu (30/11) lalu.
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah yang memimpin sekaligus membuka rapat tersebut menyampaikan, pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data/LHP penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu agenda rutin Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menjadi tanggungjawab bersama.
Hadirnya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam undang-undang Pemerintahan Daerah menurut H Mok—sapaan Wakil Bupati Sumbawa, dilatarbelakangi oleh semangat untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu mempercepat kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing daerah melalui tiga bentuk pengawasan, yaitu pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dengan harapan agar kebijakan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah dapat berjalan efektif.
Melihat kompleksitas dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini lanjut H Mok, maka kehadiran Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis serta pengawasan terhadap perangkat daerah, merupakan suatu kebutuhan para pemangku kepentingan.
Namun di balik itu sambungnya melihat kondisi APIP saat ini masih terdapat berbagai kekurangan, seperti permasalahan independensi, kapabilitas dan bisnis proses. Untuk itu kata H Mok, diperlukan suatu strategi yang mampu menghadirkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif.
Untuk menghadirkan hasil pengawasan penyeleggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif menurut H Mok, diperlukan perubahan paradigma pengawasan yang selama ini cenderung bersifat kepatuhan semata, menjadi pengawasan yang berorientasi terhadap capaian pelaksanaan urusan pemerintahan.
Esensi dari pengawasan urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh APIP katanya, adalah dalam upaya untuk menyakinkan agar urusan pemerintahan yang telah diotonomikan ke daerah dapat berjalan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Kami harapkan kepada kita semua, khususnya kepada APIP/Inspektorat Kabupaten Sumbawa, lakukanlah pembenahan internal dalam organisasi, sehingga pengawasan dapat berjalan efektif, dan melalui pelaksanaan pemutakhiran data TLHP ini, diharapkan dapat menjadi forum untuk mengukur tingkat efektifitas rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP, disamping untuk menilai apakah seluruh SKPD telah konsen dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan APIP”, demikian H Mahmud Abdullah.
