Sumbawa Besar, Gaung NTB
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa berhasil menjadi pilot project penerapan Zona Integritas. Setelah diterapkan pada tahun 2015, Kemenag telah mendapatkan skor 78 persen hingga dievaluasi kembali pada tahun 2016 skor sudah berada pada angka 82 persen, sehingga great tersebut sudah berada diatas rata-rata nasional, Sungguh ini prestasi yang sangat membanggakan. Dukungan dan sinergitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa kepada Kemenag sudah berjalan maksimal. Salah satunya yaitu penandatangananan MoU dengan Pemda terkait hibah tanah pembangunan Madrasah Keagamaan Dan Kejuruan seluas 10 hektar yang berlokasi di desa serading Kecamatan Moyo Hulu atas bantuan dari pusat akan dilakukan pada tahun 2017 mendatang dan hibah tanah di 5 KUA, 2 Madrasah Aliyah serta untuk lokasi untuk sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Berkaca dari keberhasilan tersebut, Kemenag Kabupaten Bima dan Kemenag Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah melakukan studi banding dalam rangka belajar dari Kemenag Kabupaten Sumbawa terkait penerapan zona integritas belum lama ini. Demikian disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sumbawa Drs H Syarifuddin kepada Gaung NTB, belum lama ini.
Menurutnya, Zona integritas dibangun atas dasar komitmen dari semua SDM yang ada di lingkungan Kemenag mulai dari jabatan tertinggi yakni kepala kantor sampai unit terkecil seperti KUA untuk mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi, disiplin kerja, penghapusan pungli, transparansi penggunaan anggaran sampai penghargaan kepada pegawai berupa tunjangan kinerja.
Disebutkan H Syarifuddin, bahwa penilaian Zona Integritas dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jendral dan Komisi Pemberatan Korupsi (KPK).
Diungkapkan H Syarifuddin, penerapan Zona Integritas dapat dilihat secara langsung seperti adanya kotak saran, pelayanan ‘front office; layaknya resepsionis hotel dipintu utama masuk kantor, sistem laporan kinerja dan keuangan berbasis elektronik (E-Audit), evaluasi kinerja pegawai sehingga 470 pegawai di lingkup Kemenag Sumbawa harus menuliskan dan melaporkan catatan kerja setiap harinya, sertifikasi guru dibayarkan satu bulan sekali serta pemberantasan fungli sampai tingkat satuan terkecil.
“Alhamdulillah sampai saat ini banyak perubahan-perubahan yang mendorong terciptanya kinerja pegawai Kementerian Agama ke arah yang lebih baik, Salah satunya dapat terlihat dari sisi kedisiplinan pegawai saat jam masuk dan kepulangannya,” paparnya.
Apa yang telah dilakukan oleh Tim Zona Integritas menurut H Syarifuddin, sedikit demi sedikit berbuah hasil, bahkan bukan dari segi kedisiplinan saja, tetapi profesionalisme kerja saat ini dianggap baik, kendati masih banyak yang perlu dibenahi di masing-masing unit. Semua itu dapat dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu kinerja tim perlu melakukan evaluasi, sehingga kekurangan yang ada dapat ditindaklanjuti untuk kerja selanjutnya.
Selain merubah karakter katanya, juga bagaimana pegawai dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan benar. Pelayanan yang baik dan benar jelas H Syarifuddin, adalah pelayanan prima yang didasarkan pada efesiensi waktu, kecepatan, ketepatan serta selalu tanggap dalam situasi dan kondisi tertentu, juga harus mampu berinovasi dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam hal yang bersifat membangun.
Untuk diketahui kata H Syarifuddin, bahwa pihaknya selalu mengingatkan kepada pegawai untuk melakukan 5 T yakni Tepat Waktu, Tepat Guna, Tepat Prosedur Tepat sasaran serta 4 H yakni hati ikhlas, senang hati, hati-hati, serta tidak sesuka hati dalam memberikan pelayanan.
Lebih jauh disampaikan H Syarifuddin, bahwa saat ini Kemenag Sumbawa ingin masyarakat itu melaksanakan nikah gratis di KUA agar tidak perlu bayar PNBP (Penerimaan Negara bukan Pajak) sebesar Rp 600 ribu apabila nikah di luar kantor. Namun penerapannya kata H Syarifuddin masih perlu waktu karena cukup sulit merubah budaya masyarakat.
Kebanyakan dari masyarakat menganggab bahwa nikah di kantor itu ada factor X nya tetapi kedepan penataan KUA akan terus ditingkatkan, Seperti pada tahun 2016 ini, Kemenag sudah membangun 2 gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di dua KUA yakni di Plampang dan di Moyo Hulu. “Itu kami lakukan dalam upaya merubah citra KUA di mata masyarakat hingga semakin nyaman dan refresentatif dalam memberikan pelayanan,” ujarnya.
Untuk diketahui kata H Syarifuddin, bahwa Kemenag Sumbawa juga akan membangun 2 lagi Balai Nikah dan Manasik Haji tahun depan dan pembangunan ini dilkukan secara bertahap karena anggarann ya terbatas.
Sejalan dengan itu katanya, pihaknya menginginkan KUA itu sebagai ujung tombak pelayanan konsultasi syariah, perkawinan, pembinaan keluaraga kepada masyarakat.
Hal itu dibuktikan katanya, dengan adanya bantuan buku-buku syariah yang diberikan kepada KUA.
Tidak hanya buku, penerimaan penyuluh agama non PNS yang telah diumumkan kemarin sebanyak 267 orang, itu juga katanya, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk terus membina masyarakat.
Disamping itu sambugnya, Penghulu juga telah diberikan insentif sesuai dengan jangkauan wilayah dan luas geografis masyarakat yang akan dinikahkan. Hal itulah sebabnya ada istilah pengembalian PNBP sebesar Rp 600 ribu biaya nikah tersebut apabila di luar kantor.
Kemudian H Syarifuddin juga mengingatkan agar menghindari gratifikasi dalam pelayanan. “Seorang Pegawai Negeri sudah menjadi tugas dan kewajibannya melayani masyarakat, Mereka sudah digaji oleh negara baik dalam gaji pokok, tunjangan, atau honor-honor lainnya yang berkaitan dengan pelayanannya,” demikian H Syarifuddin.
