Taliwang, Gaung NTB
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Sumbawa, Paryono SH, MH, mengingatkan bahwa masalah korupsi merupakan masalah utama bagi Bangsa Indonesia, saat ini dari sekian banyak masalah yang ada.
Mulai dari ekonomi dan suhu politik yang sedang hangat-hangatnya beberapa bulan belakangan ini. Korupsi yang pada hakekatnya merupakan kejahatan luar biasa, atau biasa disebut extra ordinary crime diyakini merupakan ancaman serius bagi Indonesia, saat ini dan hingga dikemudian hari. “Pada dasarnya kita harus sadar betul, bahwa saat ini masalah terbesar bangsa Indonesia, yang utama ialah masalah korupsi selain ekonomi dan politik. Karena itu, jadikanlah Hari Anti Korupsi, sebagai momentum bagi kita semua, untuk lebih semangat dalam memberantas para pelaku tindak pidana korupsi khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB),” tegas Paryono dalam sambutannya pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 9 Desember.
Peringatan yang berlangsung, Kamis (15/12) lalu, bertempat di ruang rapat Setda KSB lantai III. Dalam era reformasi yang bergulir sejak tahun 1988, secara politis terkait penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia, merupakan era yang ditandai dengan perubahan total sistem atas dasar kehendak rakyat yang menghendaki terwujudnya penegakan supremasi hukum, HAM dan Demokrasi, percepatan pembangunan berorientasi peningkatan kesejahteran rakyat serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme secara menyeluruh. Artinya, semua konsep tersebut bertumpu pada supremasi hukum. “Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sejak dahulu sudah ada dan kini semakin berkembang dalam berbagai bentuk, maka tindak pidana korupsi tersebut perlu diberantas sedini mungkin sampai akar-akarnya meskipun kenyataanya hal itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakannya dan butuh mental yang kuat,” ungkapnya.
Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah), legislatif, serta yudikatif. “Kami tidak akan pandang siapa dan apa jabatan orang itu dalam memberantas tindak pidana korupsi, karna dalam sistem hukum pidana kita berlaku azas equality before the law ( perlakuan yang sama dihadapan hukum) dan sesuai ucapan Bapak Presiden Jokowi yang berujar jadikanlah hukum sebagai panglima,” tegas Kajari.
Menurutnya, sistem pencegahan tindak pidana korupsi haruslah diterapkan pada pola kurikulum sistem pembelajaran mulai dari tingkat SD,SMP, SMA dan sederajat hingga perguruan tinggi, dengan tujuan memberikan pemahaman atau kesadaran bagi para generasi muda bangsa terkait dengan bahayanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dampak yang akan di timbulkan bagi Negara Indonesia saat ini hingga dikemudian hari. “Hal ini sangat diperlukan demi terciptanya cita-cita mulia Bangsa Indonesia yang damai, bersih dan bebas dari korupsi terutama bagi KSB, agar dalam menggunakan anggaran agar selalu mengedepankan transparan dan bertanggung jawab sesuai mekanisme aturan,” pungkasnya.
