Sumbawa Besar, gaung NTB
Menyikapi maraknya aksi illegal loging, KPH Batu Lanteh membentuk tim gabungan pemberantasan ilegal logging yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Satpol PP.
Kasi Pengendalian dan Pemantauan KPH Batu Lanteh, Habibi SHut kepada Gaung NTB, Selasa (20/12) mengatakan bahwa tim gabungan yang telah dibentuk merupakan tindak lanjut atas MoU yang telah dilakukan oleh Gubernur NTB dengan Danrem, Kapolda NTB, Kajati NTB. Tim gabungan ini akan turun lapangan secara intens dengan luas wilayah yang diawasi KPH Batu Lanteh luasnya 32 ribu hektar. Namun luas kawasan hutan tersebut sangat tidak sebanding dengan juga personilnya yakni hanya enam orang, sehingga dengan pelibatan aparat Kepolisian dan TNI, maka personelnya akan bertambah. “Kami juga tidak memiliki senjata, sementara di dalam hutan para pelaku illegal loging ini dilengkapi dengan senjata tajam”, ujar Habibi.
Dengan pelibatan aparat Kepolisian dan TNI, sambung Habibi, pemberantasan illegal loging akan menjadi lebih mudah karena dilengkapi senjata saat ke lapangan. Dengan demikian, perlawanan dari pelaku illegal loging di lapangan dapat diminimalisir. Saat ini, nama-nama personel yang akan dilibatkan dalam tim gabungan juga sudah masuk ke KPH Batu Lanteh, bahkan, jadwal turun lapangannya juga sudah ada.
“KPH Batu Lanteh memiliki kawasan hutan di 8 kecamatan, selebihnya kewenangan Dishut. Tim gabungan ini juga melakukan penyuluhan dan pendekatan terhadap masyarakat”, tukasnya.
Selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di hutan dan sekitarnya, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi terhadap pengusaha kayu karena ada aturan kehutanan yang baru sehingga tidak ada mis komunikasi di lapangan. “Kami berharap dengan adanya tim gabungan ini, aksi ilegal logging dapat diminimalisir”, tandas Habibi.
