Sumbawa Besar, Gaung NTB
Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, manusiawi, murah, tidak diskriminatif dan transparan. Berbagai program pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sudah banyak dilakukan. Peningkatan pelayanan tersebut mencakup hampir semua sektor pelayanan yaitu pelayanan dasar dan pelayanan umum (barang, jasa, dan pelayanan pendidikan, pelayanan nikah, haji dan umroh serta pelayanan keagamaan lainnya. Kualitas pelayanan publik yang semakin baik itulah yang menyebabkan indeks kepuasan masyarakat terus meningkat, ungkap Kepala Kemenag Kabupaten Sumbawa Drs H Syarifuddin kepada Gaung NTB belum lama ini.
Didampingi Perencana Kemenag Kabupaten Sumbawa Firdauz, SKH MPd dirinya memaparkan, penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa hampir seluruh indikator penilaian termasuk kategori tinggi. Hal itu setelah dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari awal tahun 2014 hingga akhir tahun 2015. Adapun indikator-indikator tersebut diantaranya variabel kemudahan prosedur pelayanan dengan skor (8,3), kenyamanan dilingkungan unit pelayanan (8,2), kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan (8,1), keamanan pelayanan (8,0), kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan (7,8), ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan (7,7), ketepatan kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan (7,6), kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan (6,5), tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan (6,4), kecepatan pelayanan (6,4) dan keadilan dalam mendapatkan pelayanan (4,6).
Sedangkan Kantor Urusan Agama (KUA)yang mendapatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM)tertinggi adalah KUA Kecamatan Sumbawa yaitu kecamatan Sumbawa dengan persentase 84,89% dan terendah kecamatan ropang dengan nilai 64,16%.
Pendapat dan kesan masyarakat tersebut kata H Syarifuddin, perlu menjadi cermin untuk memahami kekurangan dan kelemahan birokrasi. “Aparatur dan pejabat yang bersedia bercermin terhadap pendapat kritis masyarakat akan dapat memperbaiki dirinya dan system manajemen pelayanan tanpa harus berusaha membela dirinya atau mencari dalih alasan pembenar” katanya.
Disebutkannya, model organik yang ditawarkan oleh New Public Manajemen dimana unit pelayanan public bertujuan mengejar maksimalisasi kepuasan, fleksibilitas, dan pengembangan sudah banyak diterapkan pada unit-unit pelayanan di Kemenag Kabupaten Sumbawa. Salah satunya yakni struktur organisasi yang dipecah menjadi unit-unit kerja yang lebih kecil seperti pembentukan sistem pelayanan satu pintu yang sudah diterapkan di kantor pelayanan umum dan pelayanan pendidikan, pelayanan haji dan umroh, pelayanan nikah, dan pelayanan keagamaan lainnya.
Selain itu, Kemenag juga telah melakukan reorganisasi dengan menggabungkan beberapa Satker yang memiliki tupoksi dan memberikan pelayanan yang hampir sama. Meskipun, reorganisasi ini ternyata masih ditemui banyak kendala. Diantaranya adalah adanya duplikasi tugas antar lembaga, adanya urusan pemerintahan yang belum terwadahi dalam organisasi yang telah ada serta adanya beban tugas lembaga yang terlalu berat. Namun, keuntungannya reorganisasi itu berhasil merampingkan birokrasi untuk mencapai efisiensi.
Ditambahkan Muhammad Firdauz, perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
Selanjutnya, perlu juga upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik. Hal itu agar tingkat kepuasan masyarakat terus meningkat. “Kami akan tetap melakukan survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik secara berkala sehingga dapat diketahui dimana kelemahan yang harus diperbaiki dan dibenahi agar menjadi lebih baik lagi” demikian tutup Muhammad Firdauz.
