Sumbawa Besar, Gaung NTB
Pertama dan terbesar. Itulah mutasi jilid II yang akan digelar Pemerintahan HM Husni Djibril B.Sc—Drs H Mahmud Abdullah (Husni—Mo), hari ini, Rabu (28/12). Pertama, karena sepanjang sejarah, mutasi yang di pusatkan di halaman Kantor Bupati Sumbawa ini, berbeda dari mutasi pemerintahan sebelumnya yang kerap diselenggarakan di dalam ruangan atau aula. Terbesar, karena yang masuk dalam gerbong mutasi ini mencapai 991 orang. Ada juga yang mengatakan lebih dari 1.000 orang. Saat ini lokasi pelaksanaan mutasi tengah dipersiapkan. Beberapa terop sudah dipasang, kursi untuk tamu undangan dan aparatur yang dimutasi telah tersedia. Layaknya sebuah pesta. Meski demikian hingga pukul 16.00 Wita, undangan mutasi belum disebar. Namun mutasi ini menjadi pembicaraan hangat di sejumlah dinas. Sebagian orang sudah mengetahui siapa-siapa pejabat eselon II dan III yang dipromosi dan direposisi. Sebagian lainnya masih teka-teki. Dari bisik-bisik ‘tetangga’ selain promosi dan reposisi, ada juga yang dikukuhkan. Salah satunya, Sekda Sumbawa, Drs H Rasyidi. Semua akan terjawab secara pasti hari ini, sekitar pukul 13.00 Wita.
Sebelumnya Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril mengatakan, mutasi tersebut dilakukan karena sudah menggunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Sebab sebulan OPD ditetapkan harus sudah dilaksanakan. Untuk pelaksanaannya jelas Bupati, perangkatnya harus sudah tersedia dan terisi. “Antara OPD lama dan OPD baru ini banyak perubahannya, karena itu mutasi menjadi kewajiban mengingat penataan organisasi baru akan disesuaikan dengan personil yang ada. Sepanjang itu belum dilaksanakan mutasi, sepanjang itu pula OPD baru belum berlaku,” kata Bupati.
Yang menjadi persoalan lanjut Bupati, ketika mutasi tidak dilaksanakan pada bulan ini, maka akan ada konsekwensi yang harus diterima daerah, terutama yang berkaitan dengan anggaran, bidang tugas masing-masing, dan gaji tidak mungkin terbayar. “Tanggal 1 Januari mereka (aparatur) sudah harus menjadi pekerja di situ (OPD baru). Begitu OPD baru ditetapkan kemudian mutasi berlangsung, maka seluruh perangkat kerja sudah pada posisi masing-masing maka gaji tanggal 1 Januari 2017 sudah bisa dibayar,” terang Bupati.
Namun Ia menjamin dalam pelaksanaan mutasi ini, tidak akan ada demosi. Hal ini dilakukan agar para aparatur tenang dalam bekerja dan tidak menjadikan mutasi itu sebagai momok yang menakutkan. Pastinya akan menempatkan aparatur pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya atau menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Semua ini sudah melalui seleksi dan hasil pertimbangan Baperjakat. Meski diakui Bupati, tingkat subyektifitas pasti ada tapi tidak berarti apa-apa karena hanya menyangkut masalah satu-dua personil. “Itu manusiawi dan kekeliruan bisa terjadi. Nanti kekeliruan itu bisa diperbaiki,” pungkasnya.
