Sumbawa Besar, Gaung NTB
Belum adanya kejelasan status dari pegawai kehutanan di Kabupaten Sumbawa khususnya Tenaga Honorer Polisi Kehutanan (Polhut), membuat sebagian besar para anggota Polhut menjadi resah. Tenaga honore Polhut, sampai saat ini belum diakomodir oleh Pemerintah Provinsi sebagai pihak yang sekarang ini berwenang, padahal anggota Polhut tersebut sudah mengabdi selama cukup lama hingga belasan tahun dan mereka berharap Pemda Sumbawa dapat menghargai pengabdian mereka selama ini, dengan memperjelas status mereka.
Anggota DPRD Provinsi NTB, H Baijuri Bulkiah, SH yang memfasilitasi permasalahan tersebut, dengan menggelar audiensi dengan 45 anggota Polhut di Aula Dinas Kehutanan Sumbawa, Selasa (27/12).
Menurut H Baijuri Bulkiah, Bupati Sumbawa telah bersurat kepada Gubernur NTB terkait dengan kejelasan status para anggota polhut tersebut, akan tetapi realisasi belum jelas.
Sebagai wakil rakyat, H Baijuri akan tetap menyuarakan hal tersebut di provinsi, bahkan setelah pertemuan tersebut dirinya akan langsung balik ke provinsi untuk melakukan koordinasi dengan beberapa anggota DPRD Provinsi terutama dari Dapil Pulau Sumbawa untuk mencari jalan keluar sehingga tidak terjadi PHK.
Sementara itu, Sekdis Kehutanan Sumbawa, H Rembit menambahkan bahwa sejak awal dengan ditetapkan Undang-Undang mengenai pelimpahan kewenangan kehutanan ke provinsi, pihaknya sudah mendata semua pegawai yang ada dan tidak terkecuali anggota Polhut. “Kami telah mengirimkan data tenaga honorer yang masih dikontrak oleh daerah, akan tetapi Dinas Kehutanan Provinsi menolak ditariknya anggota Polhut yang masih konorer, karena kehutanan Provinsi hanya mengakomodir bagi pegawai yang berstatus PNS saja,” jelas H Rembit.
Permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada Pemda dan Bupati Sumbawa dan telah merespon permasalahan tersebut dengan bersurat kepada Gubernur NTB terkait dengan kejelasan status mereka. “Belum ada respon dari pihak propinsi sampai hari ini,” pungkas H Rembit.
