Taliwang, Gaung NTB
Meski tidak seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, yang telah melakukan mutasi ratusan pejabatnya pada akhir tahun 2016 lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), nampaknya tengah mencari formasi kabinet kerja yang pas, guna mengawal visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Sebanyak 607 pejabat eselon III, administratur dan eselon II setingkat kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baru saja dilantik Bupati dan Wakil Bupati, DR H W Musyafirin dan Fud Syaifuddin ST, di gedung Sekretariat Daerah (Setda) lantai III, belum lama ini.
Sebagaian kalangan menilai, mutasi yang dilakukan dua pemimpin ini syarat muatan politik. Namun, sebagian lainnya menganggap sebuah kewajaran, sebab pemimpin harus mendorong kabinet yang dipercaya.
Terlepas dari apapun itu, yang pasti kepala daerah dan wakil kepala daerah bagian dari perpanjangan tangan negara untuk memimpin pembangunan di daerah, jadi sudah sepatutnya aparatur pun bekerja sesuai amanah negara dan kepentingan daerah.
Ada sejumlah pekerjaan besar menanti pejabat Sumbawa Barat, agar kebijakan pembangunan dan anggaran sesuai yang diharapkan masyarakat. Data Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Forum Komunikasi Wartawan Kemutar Telu (FKWKT) KSB, menyebutkan masalah perencanaan, ekonomi, lingkungan, investasi dan destinasi wisata menjadi pekerjaan rumah. Sektor perencanaan, perlu singkronisasi antara perencanaan dengan realisasi. Misalnya, perencanaan pembangunnan bidang infrastruktur, selaian out put, perlu ada out came.
Sederhananya, bukan hanya ada uang ada realisasi proyek tapi juga ada dampak ikutan bagi masyarakat atau sektor ekonomi.
Ini yang harus diukur. Beberapa proyek, ada realisasinya tapi manfaatnya masih stagnan. Termasuk program bantuan sosial dan bantuan usaha yang justru banyak macet dan kurang berkembang.
Selanjutnya di bidang ekonomi, peran dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM sangat besar dalam mengungkit ekonomi daerah, daya beli masyarakat dan tumbuh kembangnya usaha.
Instansi ini dinilai gagal menciptakan home industri baru dan pasar untuk mereka demikian juga koperasi tidak berkembang bahkan stagnan dan banyak sekali dana bantuan koperasi justru jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
