Sumbawa Besar, Gaung NTB
Kuasa hukum Kades Penyaring-tersangka kasus dugaan pemalsuan sporadik yang dilakukan kepala desa Penyaring dan beberapa rekannya yang kini mendekam ditahanan Polres Sumbawa mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan, bukan hanya itu saja sebagian masyarakat Penyaring berbondong-bondong mendatangi Polres Sumbawa untuk memberikan dukungan moral kepada kepala desanya.
Terkait dengan permohonan penangguhan penahanan tersebut, Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad SIK, menerangkan bahwa jika untuk permohonan penangguhan penahanan maka itu merupakan hak tersangka ataupun keluarganya, akan tetapi dari pihak Kepolisian ataupun penyidik akan mengkaji, meneliti dan mempelajari permohonan penangguhan penahanan tersebut.
Terkait dengan apakah permohonan tersebut bisa dikabulkan atau tidak?, Kapolres AKBP Muhammad menegaskan, tentunya ada hal yang akan dikaji terlebih dahulu jadi jawabannya bisa saja dikabulkan bahkan tidak dikabulkan, karena dilakukan proses penahanan tersangka, ada beberapa hal yakni dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulang tindak pidana tersebut. “3 hal tersebut tidak ada menurut penyidik, maka bisa saja dilakukan penangguhan penahanan,” tegas AKBP Muhammad.
Kasus tersebut merupakan sebuah pembelajaran bagi para pejabat lainnya bukan hanya kepala desa, jadi bagi pejabat yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan sesuatu agar dipikirkan terlebih dahulu, ketika akan melakukan sesuatu. Apalagi dengan kasus tersebut sudah merugikan keuangan negara, dengan memalsukan sporadik maka otomatis uang negara akan keluar dan ternyata uang yang dikeluarkan oleh negara bukan untuk peruntukannya itu berarti negara sudah dirugikan.
“Bagi para pejabat atau kades, jika melakukan sesuatu harus dikaji terlebih dahulu, apalagi melakukan atau mengeluarkan dokumen-dokumen yang akan berdampak sangat luas,” himbau AKBP Muhammad.
