Sumbawa Besar, Gaung NTB
Meski mutasi pejabat struktural dan mutasi staf yang dilakukan di lingkup Pemda Sumbawa sudah berlangsung, namun sampai saat ini masih menyisahkan permasalahan pasalnya di dalam mutasi tersebut masih dilakukan perbaikan. Masalah ini menjadi isu yang hangat dibicarakan di media sosial.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Drs. Gani Nasbi, yang dikonfirmasi Gaung NTB, Jum’at (13/01) mengaku ada perbaikan dalam mutasi tersebut.
Dijelaskannya, khusus mutasi pejabat struktural, memang dilakukan perubahan terhadap satu orang saja, dan sekarang ini sudah tidak ada masalah lagi.
“Kutipan SK sudah disampaikan,” ujarnya.
Sementara untuk mutasi staf, dijelaskan Gani Nasbi, bahwa memang sampai saat ini masih dilakukan perbaikan karena adanya kekeliruan karena salah naik.
Kekeliruan itu terjadi jelas Gani Nasbi, karena memang sebelumnya ada SKPD yang bubar kemudian ada SKPD yang mekar. di SKPD tersebut ada pegawai yang tidak jelas dikutif keahlian masing-masing, informasi yang disampaikan kepada BKPP secara umum disebutkan sebagai Pegawai Administrasi Umum. Ternyata pegawai-pegawai tersebut memiliki keahlian masing-masing seperti sopir Pemadam, Sopir alat berat, sopir truk sampah, serta tenaga ahli lainnya yang memang sebelumnya mereka dilatih khusus.
“Keahlian ini tidak muncul dalam data yang disampaikan, sehingga keliru dalam penempatannya, dan inilah yang kemudian disempurnakan kembali,” jelasnya.
Dia juga mencontohkan pegawai lainnya di Dinas Lingkungan Hidup, ada pegawai yang memiliki keahlian untuk tenaga laboratorium, pada saat mutasi staf, pegawai tersebut bergeser ke SKPD lain yang tidak memiliki hubungan dengan keahliannya. Termasuk pegawai yang memegang Simda, baik Simda Perencanaan, Simpda Keuangan dan lainnya. Hal itu terjadi karena memang tidak diketahui secara persis keahlian mereka, sehingga perlu disempurnakan.
Oleh karena itu kata Gani Nasbi, untuk memperbaiki kembali serta untuk menjamin kelancaran tugas dan fungsi masing-masing, diminta kepada SKPD masing-masing untuk menentukan tenaga yang memang menjadi kebutuhan utama, agar diajukan kepada bupati tembusan ke BKPP, untuk ditempatkan kembali sesuai dengan keahlian masing-masing, dan itu dilakukan berdasarkan pertimbangan Baperjakat sesuai dengan kebutuhan SKPD tersebut. “Jangan sampai pegawai tersebut keluar dari SKPD tertentu, tidak ada penggantinya pada keahlian yang dimaksud,” ujarnya.
Gani Nasbi menegaskan kembali, bahwa perbaikan itu dilakukan bukan karena ada kepentingan lain, tetapi memang dilakukan karena adanya kekeliruan penempatan berdasarkan keahlian atau beban tugas masing-masing. “Kita melaksanakan tugas secara profesional berdasarkan berbagai pertimbangan dan tentu mengacu kepada aturan yang ada,” demikian Gani Nasbi. (Gac)
