Sumbawa Besar, Gaung NTB
Pengawasan terhadap orang asing sesuai Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 49 dan Nomor 50 tahun 2010 bahwa pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing dalam wilayah kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dengan tetap mengutamakan koordinasi yang bersifat koordinatif dan konsultatif dengan Imigrasi. Dalam menjalankan amanat tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II A Sumbawa gelar rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Kegiatan yang berlangsung di aula Gedung Imigrasi Kelas II A Sumbawa dihadiri oleh barbagai SKPD Kabupaten Sumbawa seperti Disdukcapil, Disnakertrans, unsur penegak hukum yakni Kepolisian, kejaksaan negeri, TNI, dan organisasi lintas sektoral lainnya. Demikian disampaikan Kepala Imigrasi Kelas II Sumbawa Drs Syahrifullah kepada Gaung NTB, Rabu (26/1).
Disebutkannya, pengawasan tidak dapat dilakukan oleh Imigrasi semata. Namun, dibutuhkan pula unsur lainnya dari Pemerintah Daerah dan dari masyarakat.
Menurut Syahrifullah, mobilitas dan keberadaan orang atau warga negara asing yang melakukan beragam kegiatan di wilayah hukum Indonesia perlu mendapat perhatian semua pihak. oleh karena itu, koordinasi antar instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi dalam hal pengawasan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing mutlak dilakukan.
Untuk mengatasi permasalahan menyangkut orang asing tambahnya, perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila orang asing tersebut ingin tinggal.
Syahrifullah menerangkan, pengawasan terhadap orang asing selain menjadi tugas pokok lembaga imigrasi, juga diharapkan dukungan dari lembaga terkait lainnya secara koordinatif, untuk itu diharapkan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dapat berfungsi optimal.
Lebih jauh sambungnya, Koordinasi yang dimaksud adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit unit organisasi atau organisasi yang berbeda fungsi. Hal ini dilakukan agar benar-benar mengarah kepada sasaran yang sama.
“Saya menaruh harapan besar agar koordinasi yang dilakukan Tim Pora dapat berjalan efektif, dengan tetap mengutamakan prinsip koordinasi yang tertuang dalam beberapa preferensi kelembagaan dalam pembentukan dan pelaksanaan Tim Pora” seraya mengatakan rapat tim pora akan dilanjutkan sampai tingkat kecamatan hingga desa selanjutnya akan kami jadwalkan di dua kabupaten wilayah kerja yakni Kabupaten Sumbawa dan KSB.
