Sumbawa Barat, Gaung NTB
Buntut pelaksanaan mutasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT), ternyata menuai sorotan dari banyak pihak. Karena mutasi kali ini terkesan tidak manusiawi. Ironisnya mutasi ini menimbulkan dampak antara lain terbentang jarak yakni suami jauh dari istri, istri jauh dari suami, bahkan anak jauh dari orang tua nya. Atas ketidak berdayaan tersebut, tidak jarang para pegawai mutasi ini pun pasrah kendatipun sangat berat jika menjalaninya.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Mustakim Patawari LM, STP, yang juga anggota Komisi III DPRD, menegaskan akan mengusulkan Hak Interpelasi kepada DPRD terkait kebijakan pemda yang dinilai tidak mencerminkan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
Namun di bagian lain atas pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati, DR Ir H W Musyafirin MM dan Fud Syaifuddin ST dengan jargon Ikhlas, Jujur, Sungguh–Sungguh (IJS), ia menyampaikan apresiasi atas semangat pemerintahannya untuk menampilkan roh keberagamaan yang baik, yang dikenal spiritualitasnya bagus.
Menurutnya, jargon IJS tampilan keberagamaannya terlihat jelas dari adanya nasi imtaq, gerakan sholat berjamaah, safari subuh dan yasinan setiap malam Jum`at. Ia mengkritik kalau di sari kan semua nilai agama itu, seharusnya jangan muncul unsur dendam, karena di dalam ajaran agama tidak pernah memberikan ruang dan tempat bagi orang untuk menyimpan atau balas dendam. Ia mencontohkan, Nabi Muhammad SAW ketika kembali memimpin Makkah, pada pidato pertama kali mengutarakan akan memberikan perlindungan kepada orang yang memusuhinya.
Demikian halnya dengan pemerintahan sekarang ini, harapannya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bisa diterapkan.
Kembali ke konteks dendam sambungnya, ini terkait dengan mutasi PNS maupun PTT lingkup pemda KSB, akhir akhir ini dinilai sangat tidak berprikemanusiaan alias tidak mencerminkan rasa kemanusiaan sepertinya mutasi itu tidak menjadi kebutuhan organisasi tetapi lebih kepada refleksi atas ‘Budaya Mentang-Mentang’. “Mentang mentang berkuasa, mentang-mentang nasib pegawai ada di ujung bolpoin kita, mentang-mentang kita yang bisa memutar balikkan hitam menjadi putih dan putih menjadi hitam, sehingga semua dilakukan semau mau nya,” kata dia.
Takim juga mempertanyakan tentang warisan Kyai Zulkifli Muhadli yang telah meletakkan pondasi KSB sebagai daerah berpradaban fitrah. “Dimana nilai itu sekarang? Sementara diinternal kepolisian saja untuk penugasan anggota nya ada pertimbangan manusiawi,” jelasnya.
Sekarang kalau pegawai/PTT saja dipindahkan dari Timur ke Barat dan Selatan ke Utara dipindahkan tanpa mempertimbangkan apakah itu layak secara fisik, ekonomi, psikologis, jauh dengan anak, suami, istri ada yang meninggalkan pekerjaan sertifikasinya hilang di tempat yang baru tidak ada jam mengajar, kalau pun ada pelajaran namun di perebutkan oleh guru lainnya sehingga hilang rejeki orang yang jelas sudah bersertifikasi, ketika timbul hal yang tidak diinginkan kira kira siapa yang akan bertanggung jawab.
Atas semua ini, sebagai umat Islam melihat kedzoliman itu di depan mata, itu diminta oleh agama berjuang dengan tangan. Kalau di DPRD tentu berjuang dengan lisan, manakala lisan dan tangan sudah tidak bisa tentu selemah lemahnya dengan hati. “Sebelum melakukan doa bersama atas matinya prikemanusiaan dan prikeadilan di KSB ini, kita ingin menggagas Gerakan Rakyat Menggugat di sertai dengan Petisi kelompok masyarakat yang melihat ketidak benaran ini untuk melakukan gugatan petisi kepada pemerintah,” jelas Takim.
Jika ada yang mengingat peradaban fitrah itu, sambung Takim, maka Ia mengusulkan kepada orang yang mau mengikuti gerakan tersebut untuk dinamai dengan Petisi Gerakan Peradaban Fitrah. Ini perlu dilakukan, karena Mutasi semestinya di lakukan atas dasar atas kebutuhan organisasi, kemudian mutasi itu sangat rahasia, ketika mutasi itu sudah di ketahui si A bakal di lempar, si B akan di promosi dan si C akan di pidahkan otomatis itu sudah mengingkari sifat mutasi yang sangat rahasia itu.
Permasalahannya, dalam mutasi tersebut ada oknum oknum yang merasa sebagai tim inti (pemenangan pada Pilkada) pun bisa bermain kemana-mana seakan akan punya peran. Ada namanya pertimbangan obyektif misalnya, fakta di lapangan banyak kepala sekolah yang telah bersertifikat namun tak kunjung diangkat mungkin karena alasan beda pilihan, akhirnya di pindah kemana mana, justru yang belum bersertifikat di angkat jadi kepala Sekolah.
Atas dasar itulah Ia mempertanyakan kepada Pemda KSB memahami atau tidak pengertian kebebasan berdemokrasi, sebaliknya kalau Pilkada tidak ada unsur bebasnya sebaiknya tidak perlu ada pilkada.
Melihat situasi yang dinilai kian memprihatinkan itu, Ia selaku wakil rakyat memastikan sudah sepatutnya dan sudah saatnya menyampaikan Hak Interpelasi kepada DPRD terhadap semua persoalan KSB.
Tentu semangatnya dilandasi bukan atas dasar sakit hati karena kekalahan pada Pilkada lalu, bukan pula karena dendam ataupun bukan orang penguasa. “Tetapi kita ingin meluruskan cukup sudah tampilkan cara cara memerintah seperti ini, karena kami ingatkan jika ini terus dilakukan di pastikan pemerintahan rezim ini akan berhadapan dengan rakyat, perlu di catat yang berkuasa hari ini tidak menang mutlak, yang sebelumnya ada tiga pasangan ikut Pilkada di KSB pada tahun 2015 lalu jika di gabungkan pasangan yang tidak memilih, pastinya pemerintahan yang terpilih dari segi angka di nyatakan tidak menang mutlak,” pungkasnya.
