Sumbawa Besar, Gaung NTB
Terjadi perbedaan seluas 15,7 Ha, antara hasil pengukuran Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi NTB dengan bukti alas hak/sertifikat hak atas tanah yang dimiliki puluhan warga, sehingga pengadaan tanah bagi perluasan runway Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar akan diukur ulang.
Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi panitia pelaksana pengadaan tanah dengan para pemilik tanah terkait dengan konfirmasi dan rekonstruksi data hasi inventarisasi dan identifikasi yang berlangsung di lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (16/02).
Rapat koordinasi yang dipimpin Kabag Pertanahan Pemda Sumbawa Abdul Haris S.Sos didampingi Kanwil BPN NTB diwakili Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Imam Sunaryo SH bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Ramli SH MH tersebut dihadiri oleh pemilik tanah sebanyak 35 orang dari 42 orang yang diundang, dengan juru bicara warga diwakili seorang tokoh masyarakat daerah ini Prof DR Ir H A Kahar Karim M.Sc.
Seusai pertemuan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Ramli SH MH dalam keterangan persnya kepada Gaung NTB menyatakan telah disepakati pengukuran ulang tersebut akan dilakukan secepatnya dengan menghadirkan pemilik tanah di lokasi tanah masing-masing. “Kami berharap hasil pengukuran nantinya benar-benar sesuai dengan keadaan lapangan dan data kepemilikan,” katanya.
Dari sisi pertanahan, jelasnya, terjadinya perbedaan luas bisa disebabkan karena faktor internal dan eksternal, yakni kemampuan SDM petugas ukur dengan peralatan yang terbatas serta kemungkinan terjadi kesalahan penunjukan batas, pengambilan titik batas atau bisa saja seperti batas tanah pematang ada yang kurang dan ada yang lebih. “Warga pemilik tanah pada prinsipnya bersedia tanah miliknya dibebaskan untuk kepentingan umum perpanjangan runway Bandara dan menyatakan dukungan sepenuhnya bagi terlaksananya pengembangan bandara di Sumbawa,” tukas Ramli SH MH.
Ramli juga menyatakan kalau saat ini Pemda Sumbawa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) sedang melakukan proses lelang terbuka bagi lembaga penilai independen (Appraisal) yang akan ditugaskan untuk melakukan perhitungan tentang jumlah ganti rugi sesuai dengan standar yang ditetapkan. “Lembaga Aprraisal ini nantinya akan diberi waktu selama sebulan untuk bekerja dengan hasil yang diperoleh akan dimusyawarakan kembali dengan para pemilik tanah. Pemda Sumbawa telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 35 Miliar dan jika terjadi kekurangan sesuai dengan hasil perhitungan Appraisal akan dilakukan penambahan sebagaimana mestinya melalui mekanisme pembahasan APBD,” katanya.
