Sumbawa Besar, Gaung NTB
Elisawati–mantan bendahara Dinas Dikpora setempat yang kini mendekam bersama suaminya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram untuk menjalani hukuman badan selama 18 tahun penjara karena melakukan pembunuhan berencana, telah selesai diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi Uang Persediaan (UP) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2015 lalu.
Menariknya, pada pemeriksaan pekan lalu, Elisawati meminta Jaksa Penyidik agar melakukan pemeriksaan terhadap ayah kandungnya, H M Amin dan suaminya Joni. Kedua orang tersebut diajukannya sebagai saksi Adecharge (meringankan).
Sesuai dengan aturan hukum dan perundangan yang berlaku, jaksa penyidik harus memenuhi permintaan tersangka. Kerenanya pemeriksaan dan pengambilan keterangan telah dilakukan terhadap HM Amin pada Rabu (15/03) lalu dengan mengajukan belasan pertanyaan. Sedangkan bagi Joni, karena berstatus terpidana, akan dilakukan pemeriksaan khusus di dalam Lapas Mataram Senin (hari ini-20/3).
Haji M Amin (60) warga Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang KSB dalam keterangannya kepada Gaung NTB usai diperiksa, mengakui telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahui dan didengarnya, khususnya berkaitan dengan dugaan keterlibatan pejabat teras di KSB. “Pada waktunya nanti akan saya ungkapkan di persidangan,” paparnya.
Sementara itu Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin ST ketika dikonfirmasi Gaung NTB di ruang kerjanya Jum’at (17/03) membenarkan bahwa namanya disebut-sebut sebagai salah seorang saksi dalam kasus UP Dikpora KSB tersebut. Ia membenarkan kalau dirinya pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dan mengaku kalau telah memberikan keterangan sepanjang yang diketahuinya. “Kasus dimaksud terjadi jauh sebelum saya terpilih dan dilantik sebagai Wakil Bupati. Terus terang saya tidak mengetahui sejauhmana permasalahan yang terjadi,” katanya.
Sebagai warga negara yang baik, apalagi sebagai seorang pejabat publik, lanjut Fud, tentu harus menjunjung tinggi hukum sehingga menghargai dan memenuhi panggilan Jaksa untuk memberikan keterangan. “Tapi saya tidak memiliki keterkaitan ataupun mengetahui kasus UP itu,” pungkas Fud Syaifuddin ST yang suka bicara blak-blakan ini.
Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidana Khusus Anak Agung Raka Putra Darmana SH ketika dikonfirmasi Gaung NTB, membenarkan tentang adanya permohonan dari tersangka Elisawati terkait permintaan pemeriksaan terhadap dua orang saksi meringankan. “Saksi H Amin telah diperiksa. Seluruh keterangannya telah dituangkan di dalam BAP dan ditandatanganinya, sedangkan khusus untuk pengambilan keterangan suami tersangka akan dilakukan Senin ini di dalam Lapas Mataram,” jelasnya.
Sejauh ini tim jaksa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 30 orang saksi dalam kasus ini, termasuk di dalamnya Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin ST dan sejumlah pejabat KSB lainnya.
Dari hasil penyidikan yang dilakukan, jumlah total uang operasional pada Dinas Dikpora KSB tahun 2015 lalu sekitar Rp 31 Miliar. Ada sekitar Rp 1 Miliar yang dialokasikan sebagai Uang Persediaan untuk menunjang sejumlah program kegiatan yang dilaksanakan pada dinas tersebut. Sebagian dana UP–sekitar Rp 500 Juta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh tersangka selaku bendahara setempat.
