Sumbawa Besar, Gaung NTB
Penyidikan intensif atas kasus atas kasus dugaan korupsi penggunaan dan pemanfaatan atas Uang Persediaan (UP) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2015 lalu yang ditaksir mengalami kerugian Negara/Daerah mencapai sekitar Rp 500 Juta, dengan melibatkan tersangka Elisawati mantan bendahara Dinas Dikpora setempat telah dinyatakan tuntas Senin (20/03) kemarin menyusul pemeriksaan dan pengambilan keterangan terhadap Joni (suami tersangka) selaku saksi meringankan (Adecharge) telah dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik Kejari Sumbawa yang berlangsung di hotel prodeo Lembaga Pemasyarakatan (Lpas) Mataram.
Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus Jaksa Anak Agung Raka Putra Darmana SH dalam keterangannya kepada Gaung NTB dari Mataram kemarin, membenarkan kalau dirinya bersama salah seorang anggota tim Jaksa penyidik (Jaksa Fajrin) baru saja melakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan terhadap suami tersangka Elisawati (Joni) didalam Rutan Lapas Mataram yang berlangsung selama satu jam penuh, dimana saksi meringankan itu telah menjawab sekitar 15 pertanyaan Jaksa seputar kasus korupsi yang membelit istrinya, terutama berkaitan dengan Uang Persediaan yang diduga digunakan oleh tersangka telah dijelaskan secara gamblang dan saksi menyatakan akan mengungkapkannya di persidangan nanti, dan semua keterangan saksi tersebut telah tertuang secara jelas didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani.
Dengan telah rampung dan selesainya pemeriksaan terhadap dua orang saksi meringankan yang diajukan oleh tersangka terang Jaksa Raka akrab Kasi Pidsus ini disapa, maka proses penyidikan atas kasus UP Dikpora KSB dinyatakan final, sehingga tim Jaksa tinggal melakukan proses pemberkasan dengan meningkatkan ke tahap penuntutan dan pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor Mataram secepatnya, setelah berkas dimaksud dinyatakan lengkap P21 oleh tim Jaksa peneliti yang ditunjuk Kajari Sumbawa, tukasnya.
Dari kasus tindak pidana korupsi UP Dinas Dikpora KSB tahun 2015 yang melibatkan tersangka Elisawati tersebut, praktis tim jaksa penyidik telah bekerja ekstra dengan melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 30 orang saksi terkait termasuk didalamnya ada nama Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin ST dan sejumlah pejabat Dikpora KSB plus 2 orang saksi tambahan atau saksi meringankan (Adecharge) yang diajukan tersangka baik itu ayah dan suami tersangka, dimana dari hasil penyidikan intensif yang dilakukan dari jumlah total uang operasional pada Dinas Dikpora KSB tahun 2015 lalu sekitar Rp 31 Miliar, ada dana sekitar Rp 1 Miliar yang dialokasikan sebagai Uang Persediaan diperuntukkan untuk menunjang sejumlah program kegiatan yang dilaksanakan pada dinas tersebut, dimana sebagian dana UP dimaksud telah disalurkan dan sebagian lainnya lagi sekitar Rp 500 Juta telah dipakai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh tersangka selaku bendahara setempat, sehingga menimbulkan terjadinya kerugian Negara/Daerah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan cermat yang dilakukan tim dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, papar Jaksa Raka.
