Sumbawa Besar, Gaung NTB
Setelah sukses melakukan sosialisas Program Bantuan Stimulan dan Perumahan Sawadaya (BSPS) di Desa Jorok, Desa Motong dan Desa Pukat di Kecamatan Utan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Dinas PRKP) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar kegiatan yang sama di Desa Sepayung dan Desa Prode yang juga menjadi lokasi program BSPS.
Dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di 2 lokasi yakni di Kantor Desa Sepayung dan Kantor Desa Prode tersebut, mendapatkan apresiasi dari masyarakat penerima program BSPS. Karena melalui Program BSPS tersebut mereka mendapat suntikan dana dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka yang selama ini belum sempat diperbaiki karena terbatasnya dana.
Sebagaimana disampaikan salah seorang warga penerima Program BSPS di Desa Sepayung yang mengaku sangat berterima kasih kepada Pemerintah Daerah yang telah memberikan bantuan kepada mereka untuk memperbaiki rumah. Karena melalui bantuan tersebut mereka berkesempatan untuk memperbaiki rumah agar lebih layak untuk dihuni.
Sementara itu dalam kegiatan sosialisasi tersebut Kabid Perumahan Rakyat, Subhan, ST yang didampingi Kasi Pembangunan Perumahan, M Jabir, memparkan dengan cukup rinci berkaitan dengan program BSPS tersebut.
Dijelaskannya bahwa program BSPS tersebut berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
Dijelaskan Subhan, bahwa yang dimaksud dengan Program BSPS adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. yang dimaksud dengan dana Stimulan jelasnya yakni dana pancingan atau rangsangan dari pemerintah untuk memberikan motifasi kepada masyarakat tidak mampu dalam memperbaiki rumahnya agar menjadi rumah layak huni.
Sementara yang dimaksud dengan Swadaya masyarakat yakni adanya keterlibatan atau peran serta masyarakat sendiri dalam membangun rumahnya, baik dalam bentuk uang maupun bantuan material sehigga rumah yang dibangun menjadi lebih baik.
Selain itu disampaikan juga bahwa sasaran utama program tersebut jelasnya, yakni untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah yang kondisi rumahnya tidak layak huni sehingga memembutuhkan perbaikan.
Terkait persyaratan penerima bantuan dijelaskan Subhan, bahwa sesuai autaran yang ada yang berhak menerima bantuan adalah masyarakat yang tidak mampu yang penghasilan maksimal perbulan tidak lebih dari besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) di wilayah setempat.
Kemudian persyaratan tekhnis linnya yakni juga harus dipenuh seperti kesanggupan calon penerima bantuan untuk berswadaya.
“Syarat utama yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah namanya telah tercatat di dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Karena data dari TNP2K inilah yang menjadi rujukan kami. Jadi bisa saja ada yang rumahya lebih reot tapi tidak menerima bantuan karena namanya tidak masuk dalam data TNP2K,” jelas Subhan.
Lebih jauh dijelaskan Subhan, salah satu syarat untuk mendapatkan program BSPS yakni rumah yang dimiliki harus rumah sendiri dan rumah satu-satunya, sudah berkeluarga. Termasuk memiliki legalitas dari lahan atau tempat rumah tersebut berdiri. Selain itu tidak pernah mendapatkan bantuan pada tahun sebelumnya, serta beberapa persyaratan teknis lainnya.
Selama proses pembangunan jelas Subhan, diharapkan agar masyarakat tidak menyalaggunakan bantuan yang diberikan karena jelas akan mengganggu proses pelaksanaan program. Dalam kesempatan itu Subhan, juga menyampaikan bahwa selama proses pelaksanaan program diharapkan agar tidak terjadi keributan, atau komplik di masyarakat.
“Kami berharap agar program ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat secara bergotong royong,” pintanya.
Ditambahkan Kasi Pembangunan Perumahan, M Jabir, menjelaskan teknis pengerjaan program BSPS tahun 2017, terutama mekanisme pencairan dana, serta model pendistribusian matrial dari toko kepada masyarakat penerima program. Karena program BSPS tersebut bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak dalam bentuk uang tunai. Namun dalam bentuk matrial yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperbaiki rumah masing-masing.
Untuk pencairan anggaran dilakukan dalam dua tahap. Syarat dilakukan pencaiaran anggaran tahap dua minimal pengerjaan fisik telah mencapai 30 persen.
Untuk perbaikan lanjutnya ada tiga model rumah yang diperbaiki. Yakni rumah tanah yang kemudian wajib dibangun pondasi ataupun setengah dari temboknya. Selanjutnya rumah semi permanen dan juga rumah panggung. Khusus untuk rumah panggung dengan anggaran yang ada wajib diperbaiki struktur atap, dinding lantai.
