Sumbawa Besar, Gaung NTB
Rendahnya serapan anggaran pada triwulan pertama tahun anggaran 2017 ini menunjukkan rendahnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah Pemerintahan H M Husni Djibril BSC dan Drs H Mahmud Abdullah (Husni-Mo).
Terkait dengan rendahnya serapan anggaran tersebut diduga ada indikasi sejumlah OPD mencari ‘kambing hitam’ dengan menyalahkan pihak DPRD Sumbawa yang dinilai melakukan intervensi terhadap program dan anggaran.
Terkait dengan persoalan tersebut mengundang tanggapan dari Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Rusli Manawari yang menilai rendahnya kinerja OPD yang berimbas terhadap rendahnya serapan anggaran mengindikasikan adanya upaya dari sejumlah OPD yang hendak menggagalkan Pemerintah Husni-Mo.
Rusli—sapaan akrab politis PPP tersebut menilai sepertinya eksekutif sekarang ini tidak rela apabila dipimpin oleh bupati dari politisi, sehingga menurutnya ada unsur kesengajaan untuk menggagalkan pemerintah koalisi PDI Perjuangan dan Demokrat tersebut. “Saya kira ada upaya untuk membangun opini masyarakat, bahwa pemerintah Husni-Mo ini gagal,” tudingnya.
Rusli membandingkan dengan pemerintah sebelumnya yang hampir tidak pernah terjadi kasus seperti sekarang ini, yakni rendahnya serapakan anggaran. Pada pemerintah sebelumnya kata Rusli, seluruh program dan kegiatan pada tahun pertama berjalan sesuai dengan target, serapan anggaran tercapai bahkan progres pembangunan nampak sangat terlibat, namun pada pemerintah sekarang (Husni-Mo) menurutnya, OPD sepertinya kerja setengah hati.
“Eksekutif tidak mau kerja serius, akibatnya serapan anggaran rendah, program rakyat banyak yang terabaikan,” ujarnya.
Oleh karena itu Rusli menawarkan solusi agar dilakukan evaluasi terhadap sejumlah pimpinan OPD (Kepala Dinas), Kepala Bidang, Kepala Bagian dan pejabat lainnya di lingkup Pemda Sumbawa untuk ditata kembali dengan harapan agar mereka dapat bekerja secara benar dan serius untuk mencapai Sumbawa Hebat dan Bermartabat.
