Sumbawa Besar, Gaung NTB
Pemda Sumbawa melalui Bagian Hukum Setda Sumbawa, mengusulkan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Sumbawa untuk dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Kasubbag Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Sumbawa, Lukman Bayuwarsah SH, kepada Gaung NTB menyebutkan 12 Ranperda yang diusulkan tersebut meliputi Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM), Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2005 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai, Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Pertambangan Rakyat, Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah.
Selain itu juga terdapat Ranpera tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa, Ranperda tentang Registrasi dan Pengkartuan Ternak. Kemudian Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa.
Selanjutnya Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kemudian Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Dijelaskan Bayu, dari seluruh Ranperda yang diusulkan tersebut, ada beberapa Ranperda yang dicabut, hal tersebut karena sudah tidak lagi menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, karena sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi seperti Ranperda yang berkaitan dengan masalah kehutanan dan pertambangan.
Selain itu juga ada beberapa Ranperda yang dilakukan perubahan, hal itu katanya untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dan ada beberapa Ranperda baru, yang dihajatkan untuk mengisi kekosongan hukum di tingkat daerah. Ranperda tersebut dibentuk jelasnya selain karena memang diamanatkan oleh aturan yang diatasnya juga karena dibutuhkan regulasi untuk mengatur masalah tertentu di daerah.
Terhadap seluruh Ranperda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Sumbawa untuk selanjutnya diparipurnakan sebelum dibahas secara bersama-sama antara Pemda Sumbawa dengan DPRD Sumbawa.
Informasinya yang diperoleh Gaung NTB dari Sekretariat DPRD Sumbawa bahwa Ranperda tersebut telah diagendakan untuk diparipurnakan pada hari Selasa (23/05) mendatang.
