Sumbawa Barat, Gaung NTB
Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), hari ini, Senin (22/05), akan melakukan agenda hearing dengan PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
Menurut anggota Komisi I, Muhammad Hatta, hearing ini dilakukan terkait isu PHK besar-besaran yang akan dilakukan PT AMNT. Sebelumnya pertemuan sempat tertunda dua kali. “Kami harap PT AMNT jangan karena ada keperluan baru cari DPRD. Kami tidak ingin jika DPRD dan Pemda KSB, dijadikan tameng dalam PHK nantinya,” ujarnya.
DPRD sendiri kata dia , akan menolak PHK terhadap karyawan lokal. Terlebih lagi, alasan efisiensi pembangunan smelter. Perusahaan juga harus menjelaskan tentang pembangian lokal-lokal seperti apa yang akan di PHK.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I lainnya, M Amin SAP, agar kebijakan PHK terhadap karyawan baik di PT AMNT dan PT BHJ untuk diertimbangkan.
Ada hal yang tidak boleh diabaikan oleh perusahaan yaitu hal yang menyangkut hak-hak karyawan. “Kami tidak ingin dengan manajemen perusahaan dengan alibi merugi, sampai-sampai enggan membayar pesangon dan tunjangan lain bagi karyawan,” tandasnya.
Ia tak ingin timbul gesekan di KSB akibat adanya PHK tersebut. Karena itu, melalui hearing nanti, DPRD akan meminta klarifikasi terhadap pihak manajemen perusahaan. “Karyawan kami minta untuk tetap fokus bekerja, dan DPRD KSB akan menyikapi persoalan ini untuk meminta sikap bijaksana perusahaan terhadap karyawan,” pungkasnya.
