Sumbawa Besar, Gaung NTB
Bupati Kabupaten Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc, secara resmi melaunching Roadmap (Peta Jalan) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas), belum lama ini.
Hadir dalam kesempatan itu Asisten I Sekda Sumbawa, DR HM Ikhsan M.Pd, Perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DR Budi Susetyo dan Ny Nurma Dewi Saleh, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, H Sudirman Malik S.Pd, para kepala SKPD dan Tim Roapmap, DR Gunawan dan Amir Mahmud ME. Kegiatan yang berlangsung di Lantai III Kantor Bupati ini, diikuti ratusan guru dan kepala SD dan SMP.
Dalam sambutannya, Bupati melalui Asisten I Sekda Sumbawa, DR H Muhammad Ikhsan M.Pd mengatakan bahwa SPM Pendidikan Dasar (Dikdas) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
Permendikbud No. 23 Tahun 2013 (beserta lampirannya) memuat penjelasan secara rinci mengenai pengertian, metoda pengukuran indikator, analisis kebutuhan biaya pemenuhan standar pelayanan minimal, dan langkah-langkah untuk menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Dalam rangka implementasi Permendiknas dan Permendikbud tersebut, ungkap Bupati, pemerintah melalui Kemendikbud bekerjasama dengan Uni Eropa memprogramkan suatu kegiatan dalam bentuk program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM Dikdas). Untuk merealisasikan program tersebut Uni Eropa berkomitmen memberikan bantuan teknis dengan menyediakan dana hibah. Bersama 110 kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Sumbawa mulai menerima dana hibah untuk pelaksanaan program tersebut sejak tahun 2015, dengan masa pelaksanaan selama 2 tahun (2015 dan 2016). Total dana hibah yang disalurkan untuk masing-masing kabupaten/kota sebesar Rp 2,5 Milyar, dengan rincian Rp 1,25 milyar tahun 2015 dan Rp 1,25 milyar tahun 2016.
Penerapan Program PKP-SPM Dikdas di Kabupaten Sumbawa tahun 2017 merupakan perpanjangan program PKP-SPM Dikdas yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016. Sebab berdasarkan hasil evaluasi bahwa Kabupaten Sumbawa termasuk dalam Kategori A (sangat baik) dalam hal pengelolaan anggaran dan pencapaian output kegiatan, sehingga memperoleh tambahan dana hibah sebesar Rp 300 juta.
Terkait hal itu pihaknya mengadakan Expose Roadmap Pemenuhan SPM Dikdas yang merupakan hasil pendataan tahun 2016 dengan melibatkan seluruh pengawas di lingkup Dinas Dikbud dan pengawas di bawah Kemenag. “Saya berharap expose ini dapat memberikan kita gambaran tentang tingkat ketercapaian SPM Dikdas sehingga kita mampu melakukan evaluasi guna perbaikan peningkatan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa ke depan,” tandasnya.
Hal senada dikatakan Kadis Dikbud Kabupaten Sumbawa, H. Sudirman Malik S.Pd. Selama tiga tahun ini, Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan dengan baik kewajiban yang terutang dalam nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Uni Eropa dan ADB Tahun 2014 lalu. “Kami selaku pengelola dan pelaksana program dalam setiap penyelenggaraan kegiatan senantiasa mengedapankan target pemenuhan output secara optimal, efektif, dan efisien. Sehingga kami yakin bahwa berbekal output dari kerjasama ini akan menjadi modal kuat bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Dikbud mewujudkan pemenuhan SPM Dikdas di Kabupaten Sumbawa,” cetusnya.
Dari berbagai rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut ungkap Haji Dirman—sapaan akrabnya, telah berhasil disusun Roadmap pemenuhan SPM Dikdas Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021. Roadmap ini merupakan rencana strategis daerah untuk mengimplementasikan kebijakan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan juga penjabaran yang telah terukur dari target pemenuhan SPM Dikdas sebagaimana tertuang dalam Perda No. 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021.
