Sumbawa Besar, Gaung NTB
Tindakan responsif yang berlebihan atas status akun fecebok Muhammad Taufan oleh jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Kabupaten Sumbawa mendapatkan kritikan yang pedas dari netizen di media sosial.
Netizen menilai tindakan jajaran Pimpinan DPRD Sumbawa dinilai anti kritikan dan terlalu berlebihan menanggapi setiap persoalan. “Kenapa ketua DPRD sampai kebakaran jenggot, justru seorang pimpinan harus bisa menetralisir apakah ini berpengaruh besar kepada institusinya atau tidak. Harap dicerna dulu sebelum mengambil tindakan, jangan sampai membangun isu yang nantinya akan berdampak negatif terhadap Kabupaten Sumbawa,” ujar salah satu akun fecebook dengan inisial SM.
Sementara akun fecebook dengan AH mengatakan, “Kalau sampai kasus ini lanjut, saya menghimbau, mengajak dan meminta kepada seluruh anggota DPRD Sumbawa untuk berpikir ulang (kocok ulang pimpinan dewan) agar tidak ada lagi tau Samawa yang dipenjarakan oleh dewan yang notabenenya Wakil Rakyat,”.
“Seharusnya sebagai seorang ketua lembaga yang mewakili rakyat/yang keberadaannya semata2 karena dipilih oleh rakyat, seharusnya bisa introspeksi diri atas kinerjanya. Kalau ada sebagian rakyat yang merasa kecewa itu wajar-wajar saja, apakah mereka lupa, keberadaan mereka itu karena rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bagaimana kalau seluruh masyarakat Tana Samawa terlepas dari, mereka dari suku mana dan agamanya apa, apakah akan diperlakukan sama…?” ujar Akun Fecebook YS.
Sementara itu, Muhammad Taufan kepada Gaung NTB, Jum’at (06/10) mengatakan bahwa dalam statusnya hanya mengkritik sebuah lembaga dan tidak menyebutkan DPRD mana serta tidak menyebutkan unsur pimpinan DPRD. TerkecuaIi didalam status tersebut disebutkan nama bahwa si A berasal dari suku Arab, si B dari suku Lombok dan si C dari etnis, maka bisa jadi dirinya dipersalahkan dalam hal tersebut.
“Saya tidak menyebutkan nama individu dan lembaga mana, kok mereka kebakaran jenggot ya. Jika mereka melaporkan saya, itu merupakan kewenangan mereka dan itu haknya,” ujar Taufan.
Untuk itu, lanjut Taufan, sebagai wakil rakyat dan pemerintah janganlah terlalu sensitif, karena semua pemerintah yang ada dibelahan dunia tetap dikritik oleh rakyatnya. Bahkan presiden pun dikritik dan dihujat oleh rakyatnya, tapi tidak berniat memenjarakan apalagi melaporkannya. “Kayaknya mereka kebakaran jenggot menghadapi pileg 2019,” imbuh Taufan.
Dijelaskan Taufan, jangan sampai kasus tersebut, mereka membuat isu bahwa seakan-akan dirinya yang bersalah. Akan tetapi dengan adanya persoalan tersebut, marilah duduk bersama untuk membicarakannya. “Padahal dalam status tersebut tidak ada kaitannya dengan dana aspirasi, akan tetapi hubungannya dengan janji Komisi III pada saat hearing yang mempertemukan warga masyarakat Kecamatan Badas dengan pihak PT Pelindo dan itu diulur-ulur waktunya. Bahkan hingga saat ini belum ada kejelasan, jadi wajar selaku rakyat kecewa karena diabaikan,” terang Taufan.
Taufan menilai bahwa terkait dengan statusnya di media sosial yang direspon dan ditanggapi secara berlebihan oleh unsur pimpinan DPRD Sumbawa, bahwa tidakan mereka mencerminkan anti kritikan dan mereka kurang cerdas dalam menanggapi media sosial. Kalau seperti itu, maka semua masyarakat Sumbawa yang memiliki Facebook akan dipenjarakan oleh mereka, jika didalam statusnya terdapat kata-kata yang membuatnya merasa tersinggung. “Jadi sebagai anggota DPRD jangan lebay dan anti kritikan dong,” pungkas Taufan.
