Sumbawa Besar, Gaung NTB
Mutasi yang digelar Bupati Sumbawa belum lama ini, yang dihajatkan untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), ternyata di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya OPD teknis menyisahkan sejumlah masalah. Karena permindahan penjabat teknis di OPD tersebut justru menggangu kinerja yang selama ini sudah dibangun dengan baik, terutama pejabat yang berkaitan dengan program-program yang berkorelasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Dengan dimutasinya pejabat tersebut maka hubungan dan koordinasi yang selama ini sudah terjalin dengan baik menjadi terputus, bahkan program dapat terganjal, mengingat pejabat baru sebagai pengganti membutuhkan waktu yang lama untuk membangun kembali koordinasi, sementara program sudah berjalan.
Seperti yang terjadi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Sumbawa, dalam mutasi Selasa lalu, salah seorang pejabat teknis dan potensial di OPD tersebut, yang selama ini sudah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan pusat dalam program Gema Jipi, yang dalam setiap hari kerjanya harus menyampaikan informasi secara rutin kepada pemerintah provinsi menjadi terganjal, kondisi ini mengancam program yang selama ini sudah terbangun dengan baik bahkan menjadi program unggulan Bupati Sumbawa akan bermasalah.
Kepala Disnakeswan Kabupaten Sumbawa, Ir Talifuddin yang didampingi Sekretaris Disnakeswan, Rusmin Junaidi, SPt MSi merasa sedikit terganggu dengan mutasi yang berlangsung beberapa haru lalu itu, karena kondisi kerja yang selama ini sudah dibangun dengan baik, sudah berjalan solid dan kompak, namun dengan digesernya pejabat teknis dan potensial menjadi tergganggu kinerja di OPD tersebut.
Untuk diketahui jelas Ir Talifuddin, Disnakeswan Sumbawa ada program yang terjalin atas kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat yakni Program UPSUS SIWAB. Program tersebut harus diselesaikan dalam 3 bulan terakhir ini, kemudian harus diinformasikan setiap hari kepada Pemerintah Provinsi, namun dengan ditariknya pejabat teknis tersebut ke Bagian Pembangunan Setda Sumbawa maka program tersebut menjadi terganggu.
“Meski ada staf yang selama ini membantu dalam pelaksanaan program itu, namun tidak maksimal, apalagi pejabat baru sebagai pengganti belum menguasai program tersebut,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan program Upsus SIWAB ini jelas Ir Talifuddin, harus menguasai mulai dari lapangan, kabupaten, provinsi hingga pusat sehingga dibutuhkan orang yang sudah mengetahui secara teknis.
Demikian juga dengan pergeseran di internal Disnakeswan Sumbawa, juga dinilainya kurang tepat, karena ada pejabat teknis yang selama ini sudah melaksanakan secara baik program Gema Jipi (Jagung Integrasi Sapi), namun dipindahkan ke seksi lain, yang seharusnya seksi tersebut diisi oleh dokter hewan. “Pegawai yang dipindahkan itu sudah masuk dalam Tim Gema Jipi dan sudah menjadi pakar dalam program itu,” jelasnya.
Menurut Ir Talifuddin, terhadap hal-hal yang menyangkut masalah teknis, BKPP atau Baperjakat mestinya harus meminta pertimbangan teknis dari dinas terkait, karena yang mengetahui internal dinas tersebut adalah pimpinan di OPD tersebut, sehingga ketika ada pergeseran tidak mengganggu kinerja yang sudah dibangun dengan baik selama ini.
Meski demikian kata Ir Talifuddin, dengan pergeseran itu bukan berarti dirinya bersama dengan seluruh perangkatnya tidak bisa bekerja dengan baik. “Kami tetap akan berusaha untuk berkinerja dengan baik, hanya saja ke depan katanya, perlu ada meminta pertimbangan dinas terkait dengan mutasi terutama menyangkut masalah teknis seperti itu,” tandasnya.
Masalah ini disampaikan, kata Ir Talifuddin, tidak ada kepentingan apapun, tetapi untuk mengamankan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa terkait dengan program unggulan, dalam rangka membangun sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Sumbawa.
