Sumbawa Barat, Gaung NTB
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, berencana memajang foto dan identitas warga yang mengaku miskin di depan rumahnya.
Rencana kebijakan ini diungkapkan Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST, pada rapat koordinasi pengentasan kemiskinan yang digelar usai upacara syukur ke-10 KSB di ruang rapat gedung Graha Fitrah, belum lama ini.
Hadir dalam rapat ini Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa. Pemda telah banyak membuat program pro rakyat. Program unggulan Pemda KSB, adalah Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong melalui Kartu Pariri (Pariri Lansia, Disabilitas dan BPJS Kesehatan) dan Kartu Bariri (Bariri Nelayan, Ternak, Tani dan UMKM).
Namun angka kemiskinan di KSB masih saja tinggi yakni pada angka 16% dari jumlah penduduk. Bahkan penurunannya masih melamban, yakni pada 2015 lalu sebesar 0,47%. Sementara MoU dengan Pemerintah Provinsi, setiap kabupaten/kota harus menurunkan 2% angka kemiskinan setiap tahunnya.
Pemda pun menduga banyak warga yang mengaku miskin. Hal ini terjadi karena mereka terlena dengan bantuan, baik dari pemda maupun bantuan dari pemerintha pusat, seperti Program Keluarga Harapan. ‘’Inikan warga kita banyak yang mengaku miskin, padahal tidak miskin. Kita ingin warga yang mengaku miskin di depan rumahnya dipajang foto dan identitasnya, supaya mereka malu mengaku miskin,” kata Wakil Bupati.
Seharusnya, lanjut Bupati, tidak ada lagi orang miskin di KSB. Pasalnya, banyak hal yang mempengaruhi, mulai dari keamanan, KSB adalah kabupaten zero horizontal conflict yang bisa membuat masyarakat aman dan nyaman bekerja atau beraktifitas.
Kedua, soal lapangan pekerjaan, banyak pekerjaan di KSB. Namun mental malaslah yang membuat warga enggan bekerja. Ketiga soal kesehatan, pemda telah menanggung iuran BPJS bagi warga KSB yang miskin, bahkan yang mampu dan banyak aspek lainnya.
Wakil Bupati, menekankan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa, untuk memegang data kemiskinan. Mengidentifikasi kembali warga yang dalam data masuk kategori miskin, apakah memang miskin atau tidak.
Hal ini penting agar data benar-benar valid dan menentukan kemiskinan warga dengan indikatornya sebanyak 14 indikator dan 50 indikator turunan. Camat pun akan menjadi ketua tim pengentasan kemiskinan di kecamatan.
Kepala Desa dan Lurah pun menjadi ketua tim di wilayahnya masing-masing dan menurunkan ke tingkat Kaling/Kadus hingga RT. Kepala OPD terkait pun diminta untuk memfokuskan program kerja kepada pengentasan kemiskinan. Program bantuan harus diberikan kepada warga yang miskin. ‘’Misalnya pertanian, warga yang miskin yang harus mendapatkan bantuan pertanian begitu pula dinas lain. DPMD juga agar segera membuat Paraturan Bupati tentang pengelolaan Dana Desa dan Anggaran Desa. Ini agar penggunaan dana di desa terarah,” ungkap Wabup.
