Sumbawa Besar, Gaung NTB
Guna dapat membuktikan sejumlah unsur pidana yang didakwakan kepada para terdakwa yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi atas proyek aspirasi Dewan berupa pembangunan GSG Sengkal Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, kasus dana Bansos bagi Ojek KSB maupun kasus dugaan pungli (korupsi) yang melibatkan oknum ASN Puskesmas Sekongkang ( terakhir Staf BBN KSB) yang kini ditangani intensif persidangannya oleh hakim Pengadilan Tipikor Mataram, maka Tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumbawa pada jadual persidangan Senin besok (hari ini 23/10) akan membawa, memboyong dan menghadirkan sejumlah saksi terkait kedepan persidangan.
Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Jum’at (20/10) kemarin, menyatakan kalau tiga kasus tindak pidana korupsi (GSG Sengkal, Pungli oknum ASN Puskesmas dan Bansos Ojek KSB) itu pekan sebelumnya telah dilakukan pembacaan surat dakwaan terhadap para terdakwanya, dan untuk membuktikan seluruh unsur pidana yang didakwakan, maka sesuai dengan jadual persidangan Senin besok akan dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait, sehingga tim JPU telah mengadakan koordinasi intensif dengan penyidik Kepolisian untuk dapat menghadirkan sejumlah saksi terkait kedepan sidang Pengadilan Tipikor Mataram.
Ada sejumlah saksi terkait yang telah menyatakan kesiapannya untuk dapat tampil memberikan keterangan kesaksiannya dalam ketiga kasus korupsi dimaksud di Pengadilan Tipikor Mataram Senin besok terang Jaksa Raka akrab Kasi Pidsus ini disapa, dimana para saksi dimaksud semuanya tercantum didalam berkas berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat sebelumnya dan mereka para saksi tentu akan memberikan keterangan kesaksian sesuai dengan apa yang diketahui dan menjadi tupoksi masing-masing, sehingga optimis seluruh unsur pidana yang didakwakan akan dapat dibuktikan, apalagi nanti giliran akhir tim JPU juga berencana akan mengajukan saksi ahli agar permasalahannya dapat menjadi jelas dan terang benderang terutama berkaitan dengan unsur PMH maupun kerugian negara yang diderita atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan para terdakwa, tukasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya kasus dugaan tindak pidana korupsi atas proyek aspirasi Dewan berupa pembangunan gedung serbaguna Dusun Sengkal Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir tahun 2016 lalu senilai Rp 120.000.000 melalui dana aspirasi anggota DPRD Sumbawa atas nama Hairil ak HM Ali dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menyusul fisik bangunan yang diharapkan oleh warga masyarakat itu kenyataannya tak kunjung dibangun ataupun direalisasikan hingga sekarang, yang melibatkan 4 orang terdakwa oknum Kepala Dusun Sengkal berinitial MS dkk (50) mantan PLT Kades setempat, dimana berkas perkara kasus GSG Sengkal tersebut dibagi dalam dua berkas terpisah (Split) untuk 4 orang terdakwa terdiri dari satu berkas tersendiri atas nama terdakwa MS (50) Kadus Sengkal yang juga mantan Plt Kades Batu Bangka dan tiga orang terdakwa lainnya terdiri dari RH SH (32) rekanan kontraktor, AL (37) mantan bendahara desa dan Bhd (50) mantan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang tergabung dalam satu berkas, dan keempat terdakwa dikenai dengan ancaman pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo psl 3 UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sedangkan dua orang warga asal Bumi Pariri Lema Bariri KSB yang terlibat dalam dua kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan dana bantuan sosial bagi kelompok Ojek Taliwang yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 40 juta melibatkan dua orang pengurus ojek berinitial UK dan Sfd sebagai terdakwa, dan terungkapnya kasus penyalahgunaan dan pemanfaatan dana bantuan dari Pemda KSB tersebut yang diperuntukkan bagi menunjang kebutuhan usaha para komunitas ojek Taliwang KSB itu, sebagian dana bantuan dimaksud telah dimanfaatkan oleh kedua terdakwa selaku pengurus ojek setempat untuk kepentingan pribadi, sehingga dinilai merugikan keuangan Negara atau Daerah setempat, dimana kedua terdakwa dikenai ancaman sejumlah pasal pidana berlapis melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Sub (1)-(b) ayat (2) dan (3) UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Begitu pula untuk kasus pungutan liar (Pungli) pada Puskesmas Sekongkang yang melibatkan tersangka berinitial BT seorang oknum PNS yang bertugas pada Kantor BNN KSB yang diduga merugikan keuangan negara mencapai sekitar Rp 250 Juta.
