Sumbawa Besar, Gaung NTB
Sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Desa Pembangunan Daera Teringgal dan Transmigrasi, agar Polri mengawasi penggunaan dana desa. Dimana sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut Anggota Babinkantibmas jajaran Polres Sumbawa siap mengawasi penggunaan dana desa di Kabupaten Sumbawa.
Kabag Ops Polres Sumbawa, Kompol Yusuf Tauziri, SIK kepada wartawan, Kamis (26/10) kemarin menjelaskan, MoU mengenai pengawasan dana desa dilaksanakan di Mabes Polri pada tanggal 20 Oktober lalu. Dimana seluruh Polda dan Polres jajaran mengikutinya melalui rapat vicom. Khusus di Polres Sumbawa dihadiri Wakil Bupati Sumbawa dan Kepala Dinas PMD. Dari hasil MoU tersebut bahwa Bhabinkamtibmas akan membantu dalam mengawasi penggunaan dana desa.
“Ada kesepahaman bahwa yang menjadi pengawasnya itu Bhabinkamtibmas. Mengawasi anggaran dana desa agar sesuai peruntukan dan tidak terjadi penyelewengan,” ujarnya.
Kemudian pihaknya memerintahkan kepada seluruh kapolsek dan kapolsub sektor kota melaksanakan rapat koordinasi. Semuanyapun sudah melaksanakan sosialisasi di Polsek masing-masing. Nantinya untuk melakukan pengawasan, Bhabinkamtibmas akan bekerjasama dengan camat dan unsur pemerintah lainnya melakukan pengawasan dana desa ini. Supaya dana desa yang cukup besar dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan. Dalam hal ini Kapolri sudah menegaskan jika Kapolsek atau Bhabinkamtibmas bermain dalam hal dana desa maka akan dipecat dan bisa dikenakan hukum pidana.
“Kapolri sudah mewanti dalam rapat kalau sampai Kapolsek atau Bhabinkamtibmas bermain dengan dana desa, maka akan dipecat, bisa dikenakan hukum pidana,” tukasnya.
Mengenai pengawasan dana desa ini, diakuinya secara struktural menjadi wewenang Inspektorat. Tetapi setidaknya Bhabinkamtibmas dapat mengikuti perkembangan dan melakukan pengawasan di lapangan. Kemudian berkoordsinasi dengan Camat dan Inspektorat mengenai kondisi di lapangan.
“Ada beberapa kepala desa yang menempelkan di papan pengumuman kantor desa anggarannya sekian, segala macam harus transparan. Bhabinkamtibmas harus tahu rencana pendistribusian anggaran untuk apa. Itu yang akan mengawasi. Apa kondisi di lapangan bisa dilaporkan dan berkoordinasi dengan Camat dan Inspektorat,” demikian Kompol Yusuf.
