Lombok Utara, Gaung NTB
Puluhan tenaga kesehatan di Puskesmas Bayan melakukan aksi mogok kerja, Senin (23/10). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan lantaran mereka yang mengabdi selama bertahun-tahun tidak lulus dalam tes tenaga kontrak. Sebaliknya, pemerintah justru meluluskan pegawai yang seumur jagung mengabdi.
Ketua Komisi III DPRD Lombok Utara Nasrudin mengatakan, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sebab pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan terganggu apabila dinas tidak bisa menyelesaikan persoalan mogoknya tenaga kesehatan di Puskesmas Bayan.
“Kami sayangkan pihak Dikes dan BKD yang tidak menggunakan asas keadilan. Karena mereka yang sudah lama mengabdi tidak diperhatikan, sedangkan yang diluluskan itu tenaga yang baru mengabdi,” ujarnya.
Menurutnya, ada ketimpangan mengenai keterbukaan dalam proses tes yang diadakan pemerintah. Pasalnya, hasil tersebut tidak di publikasi secara gamblang sehingga masyarakat yang sudah menjalani tes pun bertanya-tanya.
“Hasil tes tenaga kontrak itu harusnya juga di publikasi. Jangan di konsumsi sendiri hingga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat,” cetusnya.
“Kami akan cari tahu ke pemerintah bagaimana langkah kedepan supaya hal ini tidak terulang kembali,” imbuhnya.
Kepala Puskesmas Bayan Hj. Rusmiatun yang dikonfirmasi mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab kebijakan tersebut bukan usulan daripada Puskesmas. “Mereka yang tidak masuk ini protes karena merasa mengabdi sudah lama tapi tidak diluluskan. Kami berikan batas waktu sampai tiga hari mereka tidak masuk. Kalau lebih dari itu (tiga hari) kami akan melakukan evaluasi kembali dan berkoordinasi dengan Dikes,” cetusnya.
Dua orang yang lulus itu mendapat gaji di luar sebagai tenaga kontrak, selain dari dana Kapitasi dan operasional. Sedangkan yang dinyatakan tidak lulus tetap berstatus sebagai tenaga pengabdi dengan gaji dari dua sumber itu saja. Kemudian menyoal pelayanan akibat aksi tersebut, Hj. Rusmiatun mengatakan masih bisa ditangani dan tidak mengganggu. “Karena di handle oleh tenaga kesehatan yang berstatus PNS. Sebab ada sekitar 21 tenaga PNS dan 20 tenaga kesahatan CPNS yang ada di Bayan ini bisa di optimalkan sementara. Saya nanti akan panggil dulu apa aspirasi teman-teman, namun apabila mereka ingin tetap melanjutkan persoalan ini maka kita akan berkoordinasi dengan dinas. Kita tidak ingin persoalan ini berlanjut sebab masyarakat yang dirugikan,”pungkasnya.
Menanggapi protes itu, Kepala Dinas Kesehatan KLU Khairul Anwar bergeming. Dia tetap mengacu kepada hasil tes tenaga kontrak sebelumnya. “Kalau kami di dinas tetap mengacu pada hasil tes. Karena kuota yang diberikan daerah untuk tenaga kesehatan semua formasi hanya 33 tenaga saja. Sedangkan jumlah total tenaga kesehatan yang mengabdi di seluruh puskesmas sebanyak 296 tenaga,” jelasnya.
“Di Bayan kuota memang hanya dua tenaga. Kita sedang mencari solusi untuk kedepannya supaya kita bisa angkat semua,” imbuhnya.
