Sumbawa Barat, Gaung NTB
Bertempat di Pendopo Kota Bandung, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), DR Ir H W Musyafirin, MM, menandatangani memorial of understanding (MoU) dan perjanjian kerjasama implementasi aplikasi smart city dan e-goverment, belum lama ini.
Penandatanganan MoU Bupati dan 28 Bupati Walikota dari Provinsi Jawa Barat, Banten dan NTB, dengan Walikota Bandung ini, disaksikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), La Ode M Syarif.
Kerjasama ini terkait replikasi smart city dan e-goverment yang telah berhasil dijalankan Pemerintah Kota Bandung. Tiga aplikasi yang akan direplikasi 29 kabupaten/kota ini adalah, pertama aplikasi e-goverment.
Aplikasi ini bertujuan mereformasi birokrasi, efisiensi, transparansi dan akuntablitas serta pencegahan korupsi.
Aplikasi kedua adalah aplikasi perizinan yang dikhususkan dalam mengurus perizinan secara online.
Sementara aplikasi ketiga adalah adalah E-Kinerja yang merupakan sistem laporan kerja harian setiap aparatur. Melalui aplikasi ini kinerja aparatur terpantau, apakah sesuai tupoksi atau tidak.
Termasuk akan mengetahui beban kerja sesungguhnya di sebuah dinas. Pimpinan KPK, La Ode M. Syarif, usai penandatangan kerjasama Walikota Bandung bersama 29 Bupati/Walikota ini sangat mendukung penerapan e-goverment.
Dengan aplikasi ini, planning,budgeting, pengadaan barang dan jasa, bansos pelaksanaannya lebih transparan dan akuntabel serta lebih efektif. ‘’Penerapan e-planning dan e-budgeting di Kota Bandung, dapat menekan penggunaan anggaran sampai Rp 1 Triliun. Disamping itu dapat mencegah tindak korupsi,” kata La Ode.
Lanjut Laode, jika penerapan aplikasismart city dan e-goverment ini sukses di 29 kabupaten/kota dari tiga provinsi yang mendatangani kersama ini, maka tidak menutup kemungkinan akan direplikasikan di kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia.
Selain penandatangan kersama replikasismart city dan e-goverment di Kota Bandung, Bupati Sumbawa Barat juga melaksanakan penandatangan perjanjian di Jakarta.
Kerjasama tersebut terkait, hibah air minum dan air limbah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta perpanjangan kerjasama hibah air limbah bersumber dari Australian Agency for International Development (AusAID).
