Sumbawa Besar, Gaung NTB
Sebanyak 72 anggota Pengawas Kecamatan (Panwascam) resmi dilantik oleh Panwaslu Kabupaten Sumbawa yang disertai dengan pengambilan sumpah seluruh Panwascam. Pelantikan yang berlangsung di Aula Hotel Parayangan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Sumbawa, Kapolres Sumbawa, Bawaslu NTB, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Pengadilan Negeri Sumbawa dan beberapa Partai Politik.
Dalam sambutannya, ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat SIP mengingatkan kepada panwascam tentang pentingnya peran dan fungsi pengawasan. “Kita semua harus mengetahui bagaimana peran dan fungsi kita sebabagi lembaga pengawas pemilu”, ujarnya. Kamis (02/11).
Dikatakannya, bahwa peran Panwas dalam pemilu sangatlah penting, karena hal itu menyangkut sukses atau gagalnya sebuah pemilu. Maka dalam hal pengawasan, harus melibatkan elemen masyarakat. Dalam hal pengawasan dapat dibayangkan dengan keterbatasan personel yang hanya berjumlah 3 orang di Kabupaten, 3 di Kacamatan, 1 didesa dan 1 orang sebagai pengawas TPS maka sangatlah penting membuka diri dan berkoordinasi dengan elemen masyarakat dan para steakholder yang ada di masing-masing kecamatan. “Hal seperti itu akan dapat minimalisir terjadinya pelanggaran yang akan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” papar Syamsi.
Syamsi berharap agar koordinasi secara intens oleh peserta pemilu maupun pasangan calon tetap dilakukan. Begitu juga dengan partai politik yang sengaja diundang dalam pelantikan tersebut, agar nantinya dapat berkoordinasi dan bisa memahami apa yang menjadi tugas Pengawas Pemilu.
Dalam hal melakukan pengawasan, Panwascam haruslah maksimal dan jika terdapat indikasi pelanggaran maka sesegera mungkin melakukan pencegahan dan baru kemudian jika tidak bisa melakukan pencegahan maka penindakan wajib hukum dilakukan. Terkait dengan penindakan Panwaslu mempunyai sentra hukum terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari unsur panwaslu, Kepolisian Resort Sumbawa dan Kejaksaan Negeri Sumbawa. “Jika terjadi pelanggaran maka wajib hukumnya kita melakukan penindakan”, ungkap Syamsi.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu NTB, Umar Ahmad Z mengatakan bahwa dengan diambilnya sumpah sebagai panwascam, maka tentunya harus benar-benar menjalani, memahami bagaimana tugas dan fungsinya selaku pengawas Pemilu. Jika merujuk pada pasal 33-34 Undang-Undang Nomor 10, Panwascam mempunyai tugasnya dan tanggung jawab yang sama dengan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten, hanya saja yang membedakannya pada posisinya saja yang berada dikecamatan.
“Sumpah yang diambil dari para panwascam merupakan panduan dan penuntun untuk tetap menjaga integritas karena tugas dan fungsinnya sama dengan Bawaslu RI,” singkatnya.
Bupati Sumbawa dalam sambutanya yang dibacakan Staf Ahli, Burhanuddin SH MH bahwa dalam setiap tahapan pilkada menjadi kesempatan bagi pemangku kebijakan dan masyarakat untuk menjadikan pilkada tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan seleksi kepala Daerah dan wakil kepala daerah, tapi juga sebagai sarana membangun toleransi keberagaman, meningkatkan derajat politik kerakyatan dan membangun kontrak sosial. Maka untuk memastikan kondisi tersebut, pengawas pemilu sangatlah dibutuhkan, mulai dari memastikan prosedur pelaksanaannya, sehingga peran dari pengawas pemilu memiliki peranan posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemilu. “Panwascam mempunyai peran penting dan sebagai ujung tombak dalam mengawal pelaksanaan pemilu agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan,” jelasnya.
Kesiapan semua unsur dalam pelaksanaan pilkada memiliki peran yang strategis bagi terselenggaranya pesta demokrasi yang bersih, berintegritas dan bebas korupsi. Maka keberadaan panwascam nantinya akan dapat membantu KPU dalam mengawasi berbagai hal terkait dengan pelaksanaan pemilihan gebernur dan wakil gubernur NTB. “Tentu berharap agar proses tersebut nantinya akan terlaksana dengan baik, lancar dan sukses,” tandas Umar Ahmad.
