Sumbawa Besar, Gaung NTB
“Bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula”, itulah sebuah pepatah lama yang cocok diberikan kepada terpidana korupsi Elisawati (32) mantan bendahara Dinas Dikbudpora KSB yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan Uang Persediaan (UP) Dinas Dikbudpora KSB tahun 2014 lalu senilai Rp 500 Juta itu. Betapa tidak, baru sekitar setahun menjalani masa hukuman pidana selama 18 tahun penjara atas vonis hakim Pengadilan Negeri Mataram, karena dinilai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang pengusaha asal KSB tahun lalu bersama suaminya, justru sekarang terjerat korupsi dengan vonis pidana hakim Tipikor Mataram selama 5 tahun Penjara, karena terbukti terlibat dalam kasus penyalahgunaan UP Dinas Dikbudpora KSB.
Kendati Elisawati sempat “bernyanyi” kalau UP Dinas Dikbudpora KSB itu, bukan saja dia sendiri yang menikmatinya tetapi ada sejumlah orang lain yang juga ikut “makan dan menikmati” justru tidak terkuak dengan jelas siapa saja orang (oknum) dimaksud, hingga Elisawati rela dan pasrah menanggung beban penderitaan harus hidup dibui dalam waktu yang cukup lama, dimana seiring dengan vonis pidana yang telah dijatuhkan hakim Tipikor Mataram itu, pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa melalui tim Jaksa Penuntut Umum kemarin telah menyatakan menerima putusan tersebut, sehingga dalam waktu dekat paling lambat pekan depan terpidana Elisawati sudah bisa dilakukan pelaksanaan eksekusinya di Rutan Lapas Mataram.
Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Selasa (07/11) kemarin menyatakan, setelah menerima laporan dari Tim JPU terkait dengan telah tuntasnya penanganan persidangan atas kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan UP Dinas Dikbudpora KSB yang melibatkan terdakwa Elisawati pekan kemarin, menyusul vonis pidana majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Koprupsi (Tipikor) Mataram diketuai Ferdinand Leonard Markus SH MH dkk telah menjatuhkan hukuman selama 5 tahun penjara potong tahanan disertai kewajiban pembayaran denda sebesar Rp 200 Juta Subsider 3 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 611 Juta lebih Subsider 4 bulan kurungan, karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Psl 18 UU No 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Psl 64 ayat (1) KUHP, dimana Elisawati sendiri langsung menyatakan menerima putusan tersebut.
Namun terkait dengan sikap tim Jaksa atas putusan hakim Tipikor Mataram tersebut terang Jaksa Raka, maka setelah dilakukan kajian, telaah sekaligus mempertimbangkan berbagai aspek yuridis terhadap putusan tersebut telah diperintahkan kepada tim Jaksa untuk menerimanya, sehingga langkah selanjutnya tentu akan dilakukan eksekusi terhadap putusan Inkrach dimaksud, dimana untuk melakukan eksekusi terhadap Elisawati harus menunggu dulu salinan putusannya, dan jika sudah diterima maka jelas tim Jaksa secara administrasi akan segera membuat berita acara bagi pelaksanaan eksekusinya.
Dalam amar putusan pidananya hakim Tipikor Mataram sangat sependapat dengan dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumbawa diwakili Jaksa Cyrilus Iwan Santosa Rumangkang SH dan Jaksa Fajrin Irwan Nurmansyah SH tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Elisawati mantan bendahara Dinas Dikbudpora KSB, dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan sejumlah saksi terkait, ahli dari BPKP-RI, keterangan terdakwa dan saksi meringankan (Adecharge) serta sejumlah barang bukti yang diajukan, maka sejumlah unsur pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa telah terbukti adanya terjadi.
Perbuatan mana dilakukan terdakwa Elisawati yang sebelumnya dipercayakan selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Dikbudpora KSB untuk mengelola Uang Persediaan (UP) Dinas Dikbudpora KSB tahun 2014 lalu itu tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya, yakni tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagian besar UP dimaksud sehingga negara dirugikan mencapai ratusan juta rupiah, dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan tidak mendukung program Pemerintah bagi pemberantasan korupsi dan hal yang meringankan, maka akhirnya hakim Tipikor menjatuhkan hukuman (vonis pidana) terhadap terdakwa Elisawati lebih ringan 2 (dua) tahun dari tuntutan tim JPU Kejari Sumbawa sebelumnya yang menuntut pidana terhadap terdakwa selama 7 tahun penjara potong tahanan dan juga dikenai kewajiban pembayaran denda sebesar Rp 200 Juta Subsider 6 bulan kurungan disertai pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp 611.748.000 (sekitar Rp 611 Juta Lebih) Subsider 8 bulan kurungan.
