Sumbawa Besar, Gaung NTB
Prosesi penyerahan berkas perkara tahap kedua atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan bronjong pengaman kuburan di Desa Mura Kecamatan Brang Ene KSB yang menyerap anggaran biaya tahun 2016 lalu senilai Rp 92.800.000 yang dikucurkan Pemda KSB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) KSB yang melibatkan tersangka utama oknum AG SH Direktur CV NG KSB itu Rabu (08/11) kemarin berlangsung diruang Pidsus Kejari Sumbawa dari tim Jaksa Penyidik kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditunjuk Kajari Sumbawa dengan disaksikan penandatangan berita acara serah terima oleh kuasa hukum terdakwa Advocat Kamil Takwim SH.
Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Rabu (08/11) kemarin, menjelaskan kalau berkas perkara tahap pertama atas kasus bronjong fiktif KSB yang melibatkan tersangka/terdakwa oknum AG SH tersebut sebelumnya telah dinyatakan lengkap P21, sehingga berkas perkara tahap keduanya hari ini dilakukan penyerahan secara resmi dari tim Jaksa Penyidik kepada Tim Jaksa Penuntut Umum guna dapat ditingkatkan ketahap penuntutan dan pelimpahan perkaranya ke Pengadilan Tipikor Mataram untuk disidangkan dan diadili sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan telah dilakukannya penyerahan berkas perkara tahap kedua dimaksud terang Jaksa Raka, maka status tersangka berubah menjadi status terdakwa, dengan masa penahanan terhadap terdakwa diperpanjang selama 20 hari (tahap pertama) berstatus tahanan JPU, dimana sebelumnya terdakwa telah ditahan sebelumnya pada Rutan Lapas Sumbawa sekitar tiga bulan, dan berkas perkaranya sendiri akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram setelah sejumlah kasus tindak pidana korupsi lainnya tuntas ditangani, tukasnya.
Jaksa Raka juga menyatakan terkait dengan jumlah kerugian negara dalam kasus bronjong fiktif KSB tersebut mencapai sekitar Rp 92.800.000, dan terdakwa telah menitipkan pengembalian uang negara tersebut sebesar Rp 40 Juta sebagai wujud iktikad baik dan tanggung jawab terdakwa, kendati demikian tidak mengurangi ataupun menghapus perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
