Sumbawa Besar, Gaung NTB
Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa, melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Integrated Resources Management System (IRMS), yang berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (14/11).
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, dalam sambutan dan arahannya menyampaikan selamat datang di Kabupaten Sumbawa, Bumi Sabalong Samalewa, kepada narasumber dari Pemerintah Kota Bandung, dan berharap kehadiran narasumber dapat memberikan pencerahan sekaligus membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa khususnya yang berkaitan dengan proses pengadaan langsung sebagai bagian dari upaya pengendalian dari kebijakan Kepala Daerah.
H Mo—sapaan Wakil Bupati Sumbawa berharap, kegiatan ini tidak berhenti sampai disini saja, tetapi harus segera diimplementasikan, dan bila memungkinkan katanya, di tahun 2018 mendatang aplikasi itu sudah bisa digunakan. Oleh karenanya melalui kesempatan ini H Mo, memohon bantuan dan dukungan dari semua pihak khususnya kepada Pemerintah Kota Bandung agar seluruh item yang telah disepakati dapat terealisasi dalam waktu sesegera mungkin.
Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa, menurut H Mo, perlu dilakukan pengintegrasian setiap tahapan pelaksanaan program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, karena hal tersebut akan memudahkan ASN dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan setiap tahapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
H Mo, mencontohkan kejadian pada awal tahun ini, yaitu adanya informasi keberatan dari beberapa pihak akibat tidak mendapatkan pekerjaan karena paket pengadaan langsung yang berada di setiap OPD telah habis terdistribusi, sementara fakta yang ada paket tersebut masih dalam tahap perencanaan di OPD, hal tersebut katanya, sempat menimbulkan salah persepsi di lingkungan Pemda Sumbawa terlebih di kalangan pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu adanya aplikasi itu H Mo, berharap hal-hal semacam itu tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Sehingga lebih fokus untuk menuntaskan prioritas – prioritas pembangunan lainnya yang telah ditetapkan bersama.
Sebelumnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Sumbawa Drs. H. Didi Darsani, A.Pt, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 14 sampai dengan 15 November 2017 dengan kegiatan utama penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab. Peserta bimbingan teknis terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia barang/jasa di Kabupaten Sumbawa dengan nara sumber pejabat/staf pengelola e-BIRMS (Bandung Integrated Resources Management System) yaitu sistem pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang diawali dari proses perencanaan pembangunan daerah pelaksanaan anggaran dan pengawasan serta penilaian kinerja.
H. Didi Darsani, juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU (Memorandun of Understanding) Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kota Bandung pada Bulan Juli tahun 2017 yang lalu berkaitan dengan pengembangan smart city, e-government, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.
