Sumbawa Besar, Gaung NTB
Proyek pembangunan pasar tradisional di Desa Motong Kecamatan Utan Sumbawa yang menyerap anggaran tahun 2017 mencapai sekitar Rp 938 Juta yang dananya digelontorkan Pemda Sumbawa melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa, dengan pelaksanaan pekerjaan fisiknya dipercayakan kepada rekanan kontraktor pelaksana pemenang tender CV Lampui Jaya Sumbawa, pasca dicabutnya pendampingan oleh Tim Pengaman, Pengawal dan Pengendali Pembangunan Daerah (TP4D) Sumbawa pertengahan Nopember lalu, dengan progress fisiknya mencapai sekitar 30% tidak ada kemajuan dan lamban dalam pelaksanaannya serta sejumlah saran dan rekomendasi dari TP4D untuk perbaikan justru tidak digubris dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, hingga menjelang berakhirnya tahun anggaran 2017 ini sejauhmana kondisi fisik yang dihasilkan tidak diketahui dengan jelas pencapaiannya.
Karena proyek pembangunan pasar Utan tersebut telah dilepas resmi pendampingannya oleh TP4D, maka pihak Kejaksaan melakukan pengawasan khusus tersendiri ungkap Kasi Intel Kejari Sumbawa Jaksa Erwin Indrapraja SH MH yang juga Ketua TP4D dalam keterangan Persnya kepada sejumlah awak media massa cetak dan on-line didaerah ini Jum’at (15/12) kemarin, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa saja dilakukan penindakan, jika nanti ditemukan adanya bukti penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan pasar Utan dimaksud, apalagi ketika akhir Oktober lalu dari hasil action lapangan yang dilakukan ditemukan adanya sejumlah indikasi yang mengarah kepada adanya dugaan perbuatan melawan hukum, tukasnya.
Didampingi Kasi Pidsus Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH, Jaksa Erwin akrab disapa menyatakan kalau kegiatan pengawasan khusus tetap dilakukan oleh pihak Kejaksaan terhadap proyek pembangunan pasar Utan hingga batas kontrak rampung dan selesai, namun apa langkah yang akan diambil oleh pihak Kejaksaan tunggu saja nanti, sebab proyek pasar Utan itu telah masuk dalam catatan bidikan jaksa, untuk dapat dilakukan penyelidikan intensif kedepan, pungkasnya.
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, alasan dan dasar utama kenapa TP4D dengan terpaksa mencabut pendampingan pada proyek pembangunan pasar tradisional di Kecamatan Utan yang selama ini dilakukan, mengingat selain dalam pelaksanaan proyek pasar Utan itu dinilai lamban dan tidak sesuai dengan harapan, juga sejumlah saran dan rekomendasi yang telah disampaikan untuk dapat dilakukan perbaikan atas sejumlah item pekerjaan berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan TP4D beberapa waktu lalu dengan hasil progress pencapaian fisiknya dalam setengah perjalanan waktu kontrak baru mencapai kondisi fisik sekitar 30%, justru tidak digubris dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Terus terang kami sangat kecewa soal pasar Utan tersebut kata Jaksa Erwin, apalagi dari hasil action lapangan yang dilakukan ditemukan adanya sejumlah indikasi yang mengarah kepada adanya dugaan perbuatan melawan hukum, sehingga suka tidak suka kegiatan pendampingan yang selama ini dilakukan TP4D haruslah dicabut, dimana TP4D telah melakukan pengawalan dan pengawasan pada proyek pendampingan tersebut, untuk kemudian telah diberikan saran-saran dan pendapat serta arahan tim teknis dan ahli, namun kenyataannya sejumlah saran dari TP4D tersebut tidak dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik, tentunya TP4D mundur dari pendampingan dan pengawalan itu, dan pihak Kejaksaan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi yang dimiliki selanjutnya akan mengawasi khusus dan tidak menutup kemungkinan bisa saja dilakukan penindakan, jika nanti ditemukan adanya bukti penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan pasar Utan dimaksud, tandasnya.
