Sumbawa Besar, Gaung NTB
Untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, dan pemilu legislatif (Pileg) tahun 2019, KPU Kabupaten Sumbawa terus gencar melakukan kegiatan sosialisasi.
Kali ini KPU Sumbawa menyasar sejumah organisasi masyarakat seperti LSM, dan berbagai komunitas masyarakat, Senin (18/12) dengan harapan mereka dapat menfasilitasi sosialisasi tersebut kepada masyarakat lainnya.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Sudirman, SIP dalam kesempatan itu memaparkan bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilihan merupakan syarat fundamental untuk melahirkan partisipasi pemilih yang rasional, cerdas dan mandiri, sehingga dibutuhkan sinergitas dan peran stake holder seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas dan kepala desa dalam mendorong lahirnya pemilu/pilkada demokratis.
“KPU tetap membangun informasi kepada seluruh komunitas di Kabupaten Sumbawa, terkait pelaksanaan kepemiluan, karena melalui peran penting kita semua dengan menjaga kelompok masing-masing untuk melakukan gerakan sosialisasi, sehingga ada kesadaran kolektif untuk memilih secara cerdas, bebas tanpa diinterpensi oleh siapapun, disninlah kita menjaga kerbersama,” paparnya.
Sudirman juga menyampaikan tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pilgub NTB. Dalam tahapan persiapan dijelaskannya, perlu adanya perencanaan program dan anggaran kemudian penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialasi kepada masyarakat dan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.
Disampaikan pula, tahapan selanjutnya yakni pembentukan PPK, PPS dan KPPS yang telah dibentuk yakni sebanyak 120 PPK yang tersebar di 24 Kecamatan dan 495 PPS yang tersebar di 165 desa.
Kemudian tahapan pendaftaran pemantau pilihan, pengelolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), pemutakhiran data dan daftar pemilih.
Dalam kesempatan itu Sudirman, juga menginformasikan bahwa adanya perbedaan persyaratan pemilihan di tahun sebelumnya dengan sekarang, Pemilu tahun lalu pemilih tidak mempunyai KTP diperbolehkan menggunakan kartu domisili, namun pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 memerlukan persyaratan E-KTP atau surat keterangan Capil.
Sudirman juga menyinggun masalah calon perseorangannya yang saat ini sedang dalam rahap verifikasi faktual oleh PPS.
Dijelaskan Sudirman bahwa khusus calon perseorangan untuk Pilkada Provinsi NTB harus mendapat dengan dukungan persentase jumlah penduduk dalam DPT yakni 8,5 persen dari jumlah masyarakat sekitar 3 juta, Yang tersebar di setemgah kabupaten kota.
Untuk verifasi faktual ini tidak lagi dilakukan dengan sistem sampel, tetapi modelnya sensus, yakni harus menemui secara langsung seluruh dukungan tersebut dan ini menjadi rugas dari PPS.
Sementara itu Ketua Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Nurkholis, S.AP, menyampaikan bahwa pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 telah tersampaikannya informasi yang jelas dan sesuai aturan atau sistem kepada masyarakat, agar dapat meminimalisir hal-hal yang menjadi akar masalah dalam pemungutan suara.
Kholis juga menambahkan bahwa PPS dalam Pilkada dan Pemilu sudah tidak lagi direkrut oleh Kades atau Lurah, akan tetapi setiap orang memiliki peluang untuk menjadi PPS.
