Sumbawa Besar, Gaung NTB
Mengawali kinerja tahun baru 2018 ini, Rabu (03/01) kemarin Kejaksaan Negeri Sumbawa didatangi oleh Ketua LSM Forum Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Sumbawa Abdul Hatap yang sengaja datang untuk menyampaikan laporan resmi disertai dengan sejumlah dokumen pendukung atas dugaan adanya indikasi penyimpangan (korupsi) dalam pelaksanaan kegiatan proyek rehabiitasi jaringan irigasi Bendungan Batu Bulan yang menyerap dana bantuan APBN tahun 2017 sebesar Rp 9.122.996.300 yang dilaksanakan dan dikerjakan oleh PT Shuar Karya Utama, karena hingga akhir tahun anggaran berakhir pembangunan fisiknya tidak selesai sebagaimana yang diharapkan dan bahkan sejumlah kelompok petani menjerit akibat tidak mendapatkan suplay pasokan air yang dibutuhkan untuk mengairi areal lahan pertanian mereka.
Abdul Hatap sendiri menyampaikan laporan langsung diterima resmi oleh Kasi Pidsus Kejari Sumbawa jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH dan setelah mendapatkan penjelasan ataupun data dari pelapor kemudian dibuatkan tanda penerimaan laporan, dimana usai bertemu Kasi Pidsus, Ketua FPPK Sumbawa Abdl Hatap dalam keterangan Persnya kepada para wartawan menjelaskan dari hasil investigasi yang dilakukan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Batu Bulan tersebut awalnya dilakukan proses tender pada Desember 2016 lalu dengan pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunannya dipercayakan kepada rekanan kontraktor pemenang tender PT Shuar Karya Utama dengan masa kontrak terhitung sejak 1 Maret – September 2017, namun kenyataan dilakukan perpanjangan waktu oleh BWS hingga 31 Desember 2017 tetapi juga tidak bisa diselesaikan dengan baik, lantas pekerjaan pembenahan fisik jaringan irigasi itupun kembali diperpanjang lagi selama 50 hari hingga awal Tahun baru 2018 ini, paparnya.
Namun, dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan pihaknya sangat pesimis kalau pekerjaan pembangunan fisik rehabilitasi jaringan irigasi Batu Bulan tersebut akan dapat dituntaskan dengan baik sampai dengan masa waktu perpanjangan yang diberikan, apalagi dengan pengaruh dan kendala cuaca yang dialami, apalagi masyarakat tani yang tergabung dalam sejumlah kelompok tani justru saat ini mengeluh karena hingga kini mereka tidak dapat memperoleh suplay pasokan air yang dibutuhkan, akibat dari pembenahan jaringan irigasi dimaksud belu dituntaskan oleh rekanan kontraktor pelaksana, oleh karena itu pihaknya meminta kepada pihak Kejaksaan untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang terjadi pada proyek tersebut, tukas Abdul Hatap.
Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH ketika dikonfirmasi awak media diruang kerjanya kemarin, membenarkan kalau pihaknya telah menerima laporan resmi dari Abdul Hatap (FPPK Sumbawa) terkait dengan adanya indikasi korupsi atas proyek rehabilitasi jaringan irigasi Batu Bulan tersebut, dimana untuk menindaklanjuti pengusutan dan penyelidikannya lebih lanjut pihaknya masih menunggu petunjuk dari pak Kajari, apakah diserahkan penanganannya kepada Pidsus atau Intel ataukah kaloborasi Intel dan Pidsus, itu masih kita tunggu petunjuk dari Kajari Sumbawa, ujarnya singkat.
