Sumbawa Besar, Gaung NTB
Permohonan izin cerai masih mendominasi kasus pelanggaran disiplin oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ditangani Inspektorat Kabupaten Sumbawa, sepanjang tahun 2017. “Dari tahun ke tahun, memang yang paling dominan ini (permohonan izin cerai). Tahun 2017 lalu, ada 37 kasus pelanggaran disiplin pegawai yang kita tangani. Yang paling banyak permohonan izin cerai ini dari kalangan tenaga fungsional,” ungkap Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs H Hasan Basri.
Selain masalah permohonan izin cerai kata Haji Bas—sapaan akrabnya, Inspektorat juga menangani laporan tentang penyalahgunaan wewenang, poligami tanpa izin, KDRT hingga kasus perselingkuhan. “Dari semua kasus pelanggaran disiplin yang kita tangani ini, sebagian sudah dikenakan sanksi hukuman disipilin, berupa penurunan pangkat. Ada juga satu orang yang dipecat, karena melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali,” ujarnya.
Bila dibanding tahun 2016, kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa ini, jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani pihaknya mengalami sedikit penurunan. Di tahun 2016, kasus pelanggaran disiplin yang ditangani mencapai 40 lebih kasus. Sama seperti tahun 2017, yang paling dominan adalah tentang permohonan izin cerai.
Untuk terus menekan angka pelanggaran disiplin oleh ASN ini, Inspektirat Kabupaten Sumbawa, terus intens melakukan pembinaan.
Menurut Haji Bas, kesadaran dari diri ASN untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin memegang peranan penting. Kesadaran ASN akan konsekwensi yang dihadapinya jika melakukan pelanggaran disiplin juga semakin baik. “Kita berharap tahun 2018 ini, kasus pelanggaran disipli ASN berkurang lagi. Tentunya peran serta SKPD untuk bersama-sama melakukan pembinaan juga sangat kaki harapkan,” tandasnya.
