Sumbawa Barat, Gaung NTB
Sejumlah warga Desa Mantar Kecamatan Poto Tano, melaporkan buruknya kualitas serta performa proyek yang dikerjakan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
Masyarakat bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), meminta kepolisian dan pemda serius mengawasi dana desa, sehingga tidak merugikan serta memicu konflik di bawah.
“Coba lihat proyek desa di kampung kami. Tanggul tanpa pondasi dan ambruk. Ada juga proyek drainase tidak dikerjakan sama sekali, anggarannya keluar serta rabat tanpa tulangan. Sementara di RAB menggunakan tulangan,” ungkap Wakil Ketua LPM Desa Mantar, Sudarmono.
Hal senada juga disampaikan, Abdul Manaf, warga RT 04 Desa Mantar, mengaku proyek di RT nya diketahui fiktif. Di dokumen anggaran desa tercantumkan. Tapi hingga akhir tahun 2017, proyeknya tidak dikerjakan sama sekali. Proyek yang rusak dan tidak sesuai menurut dia banyak di Mantar. “Kami sebagai warga masyarakat minta bapak Bupati dan kepolisian memperhatikan masalah ini. Buruknya kualitas proyek serta pekerjaan proyek fiktif merugikan keuangan desa dan merugikan masyarakat juga,” tegasnya.
Sudarmono dan Abdul Manaf, di dampingi sejumlah warga desa lainnya berencana mendatangi Kepolisian Sumbawa Barat, guna meminta penyelidikan atas kasus ini.
Menurut Sudarmono, masyarakat paham bahwa kepolisian menjadi pengawas serta menegaskan hukum bagi pelanggaran dan korupsi uang desa.
Sebelumnya, laporan soal buruknya kualitas proyek di Desa Mantar, berulang kali disampaikan warga. Tahun 2016, warga sampai bersurat ke Inspektorat, untuk meminta audit khusus sejumlah proyek talut yang tidak dikerjakan tuntas hingga merugikan masyarakat.
Ketika itu, tim inspektorat turun langsung mengecek penyimpangan tersebut dan menemukan kekurangan pelaksanaan volume serta mengumumkan dari RAB.
Akhirnya atas arahan inspektorat kepala desa dan kontraktor yang ditunjuk langsung menambah volume yang ada.
Sementara itu, beredar informasi diketahui banyaknya laporan serta konflik kepentingan pelaksana proyek di desa, tidak jarang menimbulkan konflik antar masyarakat dan antar pendukung kepala desa.
Jika pemerintah dan aparat tidak memberikan perhatian serius terhadap kasus-kasus seperti ini, dikhawatirkan bisa memicu konflik sosial dan horizontal di masyarakat.
Sebelumnya, Kepolisian Sumbawa Barat dilaporkan tengah mensosialisasikan kebijakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kepada seluruh Bhabinkamtibmas desa. Bhabinkamtibmas diminta menjadi garda terdepan bersama masyarakat ikut mengawasi dana desa.
