Sumbawa Besar, Gaung NTB
Hingga memasuki tahun 2018 ini, masih ada lembaga penerima Bantuan Operasional Penyelengaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang belum menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
Padahal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, telah mewanti-wanti lembaga penerima, agar segera menyerahkan SPJ ini paling lambat tanggal 31 Desember 2017. “Iya betul, masih ada lembaga yang belum menyerahkan SPJ nya sampai hari ini. Jumlahnya sekitarnya 5%,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat, melalui Kabid Pembinaan PAUD dan PNF, Drs Umar, MSi.
Ditemui Gaung NTB, Senin (08/01), Umar, menegaskan kondisi geografis bukanlah masalah yang menjadi kendala keterlambatan, dalam penyerahan SPJ oleh lembaga penerima ini. Sebab akses komunikasi diseluruh kecamatan sekarang sudah mulai lancar.
Yang menjadi masalah utama adalah, karena ada sebagian dari lembaga penerima ini baru bisa mencairkan BOP nya di tri wulan terakhir, atau setelah pembasahan APBD Perubahan. Saat APBD Murni, ternyata dokumen lembaga penerima ada yang masih belum lengkap. “Setelah dilengkapi kembali, ternyata proses pencairannya harus masuk dalam APBD Perubahan. Ini penyebab utama keterlambatan penyerahan SPJ BOP. Kalau kondisi geografis sudah tidak ada masalah lagi,” terang Umar.
Meski masih ada lembaga yang belum menyerahkan SPJ nya, Dinas DIkbud Sumbawa, kata Umar, bisa memaklumi keterlambatan tersebut. Kendati sebelumnya telah diberikan batas waktu sampai tanggal 31 Desember 2017. “Mayoritas lembaga yang belum menyerahkan SPJ nya ini berada di luar kota,” tandasnya.
Ia berharap bulan Januari ini, seluruh SPJ sudah diserahkan. Dinas Dikbud, tidak ingin gara-gara keterlambatan tersebut, lembaga PAUD tidak bisa menerima lagi BOP untuk tahun 2018 ini. “Serahkan segera kalau memang sudah selesai. Yang menyerahkan SPJ sejauh ini sudah 95%,” tegasnya.
Ditanya tentang alokasi BOP tahun 2018, Umar, menambahkan pihaknya belum mendapat konfirmasi resmi dari Dirjen PAUD. Namun, ia memperkirakan angkanya lebih tinggi ketimbang tahun 2017 lalu. Sebagai gambaran saja, pada tahun 2016 lalu, Kabupaten Sumbawa, mendapat alokasi sebesar Rp 8 Miliar. Naik menjadi Rp 10 Miliar, di tahun 2017. “Mungkin kurang lebih tahun ini kita dapat alokasi 12 Miliar. Tapi ini belum pasti. Masih perkiraan kami saja,” kata Umar.
Untuk diketahui, pada tahun 2017 lalu, Pemda Sumbawa, melalui Dinas Dikbud, menerima alokasi BOP PAUD sebesar Rp 10 Miliar. Di Kabupaten Sumbawa sendiri, ada sebanyak 483 lembaga PAUD, plus 6 TK Negeri penerima BOP ini.
BOP yang diterima bervariasi. Paling banyak Rp 36 juta, dan paling rendah Rp 7,8 juta. Sementara TK Negeri menerima masing-masing menerima Rp 45 juta. Tiap siswa sendiri mendapatkan Rp 600.000 pertahunnya.
