Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dalam acara bincang-bincang soal pembangunan daerah antara jajaran Pemda Sumbawa dengan jajaran Pers yang digagas Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa M Lutfi Makki yang berlangsung dalam suasana santai di pantai Baru Labuan Sumbawa Senin (08/01) kemarin, Kepala Dinas UPR Kabupaten Sumbawa Lalu Suharmaji Kertajaya ST MT dalam keterangan Pernya menyatakan sesuai dengan OPD baru PUPR dan disatu sisi ada juga PRKP, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbawa itu ada 4 bidang dan 1 kesekretariat antara lain bidang Bina Marga, PSDA, Tata Ruang dan Jasa Kontruksi (Jakon).
Sesuai dengan tanggung jawab dan tupoksi yang diemban apalagi dengan adanya instruksi pak Bupati terang Lalu Suharmaji, maka PUPR fokus untuk membenahi akses jalan mantap dengan total panjang jalan didaerah ini mencapai 1.581 Km terdiri dari jalan nasional 221 Km, jalan Provinsi 408 Km, dan jalan Kabupaten 951,51 Km dan sampai dengan akhir tahun 2017 akses jaringan jalan yang kita miliki baru mencapai 64% jalan dalam kondisi mantap atau mendekati sekitar 600 Km lebih, dengan sisanya 300 Km lebih.
Oleh karena itu kata Suharmaji, sasaran kedepan adalah bagaimana dalam 3 tahun terakhir kepemimpinan pemerintahan Husni-Mo akses jalan mantan itu bisa dituntaskan dengan baik, dan selama ini dikatakan jalan mantap itu hanya berupa hotmix itu tidak sama sekali, padahal yang namanya akses jalan mantap itu ada dua yakni mantap di konstruksi dan mantap dipermukaan, dimana mantap konstruksi ini antara lain bisa jalan tanah tapi aksesnya terbuka dan tidak menemui kendala serta jalan kerikil bisa dikatakan mantap apabila tidak ada kendala dengan istilahnya dalam 1 Km tidak 600 meter yang hancur mungkin dalam 1 Km (minimal) 50 – 100 meter, sedangkan mantap dipermukaan yaitu hotmix, lapen, butas dan lataston, namun saat ini lebih mengarah ke hotmix, tukasnya.
Suharmaji juga menjelaskan terkait dengan program jalan mantap tahun 2017 untuk DAK itu berpotensi untuk tahun 2018 menurun, dimana tahun 2017 Sumbawa mendapatkan gelontoran dana DAK sekitar Rp 98 Miliar sedangkan tahun 2018 hanya Rp 49 Miliar dan kenapa turun pertama kita memperoleh DAK Afarmasi Rp 10 Miliar (Keberpihakan) yang berasal dan diperoleh dari Kemendes dan PDT Republik Indonesia dan Rp 1 Miliar ada pada Dinas Perhubungan untuk pengadaan sarana dan prasarana kendaraan, dimana jumlah anggaran tahun 2018 pada Dinas PUPR Sumbawa secara keseluruhan mencapai sekitar Rp 128 Miliar lebih terdiri dari Rp 114 Miliar lebih untuk belanja langsung termasuk didalamnya termasuk anggaran tidak langsung seperti gaji pegawai, dan dari dana tersebut khusus dari APBD II Sumbawa Dinas PUPR mendapatkan anggaran hanya Rp 27,6 Miliar dengan sisanya bantuan DAK Rp 75,4 Miliar yang dialokasikan untuk Infrastruktur jalan Rp 49 Miliar, jaringan irigasi 25 Miliar, dan DAK Afarmasi Rp 10 Miliar yang dibagi dalam sejumlah bidang.
“Dengan jumlah alokasi anggaran DAK yang terbatas itulah, maka jajaran PUPR tentu harus memutar otak guna mencari tambahan sumber dana lainnya di pusat dengan melakukan lobby khusus disejumlah kementerian dengan membawa dan menjual sejumlah proposal usulan, dimana tentu dengan upaya dan usaha ini optimis akan mampu meraih tambahan dana untuk menunjang sejumlah program pembangunan daerah,” pungkas Lalu Suharmaji.
