Sumbawa Besar, Gaung NTB
Istana Bala Putih atau Wisma Daerah merupakan salah satu bangunan bersejarah dan tertua peninggalan Raja Sumbawa Sultan Muhammad Kaharuddin yang dibangun sekitar tahun 1931 ( 87 tahun silam ) yang terletak ditengah jantung kota Sumbawa Besar tepatnya berada dikawasan Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa yang ludes terbakar dilalap si jago merah yang mengamuk hingga meluluhlantahkan seluruh atap bangunan dan seluruh isi yang berada didalamnya dengan meninggalkan puing-puing dan rasa duka keprihatinan yang mendalam Pemda dan masyarakat daerah ini Selasa 11 Juli 2017 lalu, akhirnya dimasa tahun ketiga Pemerintahan Husni-Mo mengalokasikan anggaran tahun 2018 bagi restorasinya menyerap dana sekitar Rp 9,7 Miliar lebih, ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbawa Ir Iskandar M.Ec ketika menjawab pertanyaan Gaung NTB dalam kegiatan bincang-bincang pembangunan (konfrensi Pers) dengan rekan-rekan media massa cetak dan on-line yang digagas Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa M Lutfi Makki yang berlangsung di lesehan pantai Baru Labuan Sumbawa Senin (08/01) kemarin yang diikuti sejumlah Pimpinan Dinas Instansi didaerah ini.
Dijelaskan, perkembangan sampai dengan akhir tahun 2017 tim penyiapan pembangunan Bala Putih telah bekerja dengan melahirkan master plant rencana restorasi istana tersebut dan bahkan sudah sampai kepada Detail Engeneering Desain (DED), yang rencananya akan dimulai tahun 2018 dari sumber dana asuransi, APBD II Sumbawa dan beberapa kekurangan dalam implementasi dalam perjalanan operasionalnya nanti akan diupayakan dan mencari bantuan dari Pemerintah Pusat melalui APBN dan proposal telah disiapkan, dengan menyerap alokasi anggaran sekitar Rp 9,7 Milliar lebih, mengingat Bala Putih ini disatu sisi kita memandangnya sebagai bangunan warisan sejarah, warisan budaya kendati meskipun secara formal belum terdaftar sebagai situs benda purbakala tetapi dalam perspektif kita berbasis bangunan bersejarah.
“Jadi untuk mewujudkan restorasi istana Bala Putih tersebut, Pemda Sumbawa menggunakan dua pendekatan berdasarkan basis bangunan bersejarah ke Pusat maupun pendekatan dengan APBD II Sumbawa tahun anggaran 2018,” pungkas Ir Iskandar M.Ec.
Hal senada juga dikatakan Drs H Baharuddin M.Si Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Sumbawa, bahwa terkait dengan anggaran daerah dalam tahun 2018 diakui kondisi anggarannya ada sedikit menurun jika dibandingkan dengan anggaran 2017 lalu tetapi untuk mencukupi kegiatan-kegiatan di OPD termasuk kaitan dengan pembanguan jalan, dengan belanja modal 18,61%, belanja langsung sekitar 48% dengan APBD tahun 2018 mencapai sekitar Rp 1,61 Triliun dan kalau memang berbicara masalah anggaran kita dipatok oleh pusat artinya semua pakai prosentase seperti anggaran pendidikan minimal harus 20%, kesehatan minimal 10%, belanja modal harus 23%, tetapi Sumbawa masih dalam posisi 18,61% tadi, nah kalau kita ikuti angka prosentase ini dengan anggaran terbatas dengan kuncinya uang, tetapi kalau uangnya besar prosentase tersebut tak ada masalah, sehingga alokasi anggaran pada SKPD tersebut diatur dan dibagi prosentasenya sesuai skala prioritas program dan pembangunan yang dilaksanakan.
PAD Sumbawa itu sendiri baru mencapai belum mencapai diatas 10% kalau dibandingkan dengan APBD Sumbawa terang Haji Bahar akrab pejabat senior Pemda ini disapa, sementara aggaran yang paling besar adalah dana transfer dari Pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan alokasi bagi pembangunan RSUD Sumbawa memang dialokasikan dan menyerap anggaran sekitar Rp 9,7 Miliar yang bersumber dari dana asuransi Rp 2,6 M lebih, APBD II Sumbawa sekitar Rp 6 M lebih maupun bantuan dari Pemerintah Pusat, tukasnya.
