Sumbawa Besar, Gaung NTB
Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Edy Syarifuddin, menyesalkan kebijakan Pemerintah Desa Mokong yang tidak dapat melaksanakan Program Aspirasi untuk masyarakat Desa Mokong yang diusulkan oleh warga setempat.
Edy Syarifuddin kepada Gaung NTB, Senin (08/01) menyampaikan bahwa Program Aspirasi tersebut diusulkan melalui Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu, sesuai dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat setempat kepada dirinya pada saat melakukan kegiatan Reses pada tahun lalu. Saat itu jelasnya ada kelompok masyarakat yang mengusulkan pembangunan jaringan irigasi untuk Kelompok Tani Ai Palempat Desa Mokong.
Karena proses pembangunan jaringan irigasi tersier merupakan kewenangan desa kata politis Nasdem tersebut, sehingga untuk memenuhi aspirasi tersebut dirinya mengusulkan melalui APBDes Perubahan Desa Mokong tahun 2017 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29.500.000. Namun sangat disayangkan program yang disusulkan tidak dilaksanakan.
Disampaikan Edy yang juga anggota Komisi I DPRD Sumbawa, bahwa sikap Pemerintah Desa Mokong yang tidak melaksanakan program tersebut memberikan citra buruk terhadap pembangunan di daerah ini, karena hal itu dapat mengganggu proses pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Sikap tersebut jelasnya selain merugikan masyarakat juga dapat merugikan Pemerintah Desa Mokong sendiri, karena apabila ada program yang tidak dilaksanakan, maka ada kemungkinan Pemerintah Daerah akan memangkas anggaran untuk desa tersebut karena dinilai tidak maksimal dalam penyerapan anggaran desa.
Terkait dengan masalah tersebut, Edy menyampaikan permohonan maaf kepada Kelompok Tani Ai Palempat, yang mengusulkan program tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan.
“Saya sebagai wakil raykat sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai tugas dan fungsi saya, namun karena ulah pemerintah desa, tentu masyarakat yang kecewa,” ujarnya.
Lebih jauh disampaikan Edy, bahwa permasalahan tersebut perlu disampaikan, karena dikhawatirkan dianggab biasa-biasa saja, padahal justru kebijakan pemerintah desa yang tidak melaksanakan program aspirasi ini sangar merugikan masyarakat. bahkan dia menghawatirkan hal yang sama juga akan terjadi terhadap program aspirasi yang disampaikan oleh anggota-anggota dewan yang lainnya.
Oleh karena itu Edy berharap kepada dinas terkait (DPMD dan Inspektorat) untuk melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Desa Mokong agar tidak lagi mengulangi kebijakan seperti itu.
Sementara itu Ketua Kelompok Ai Palempat Desa Mokong, Nurdin, yang dikonfirmasi Gaung NTB, membenarkan mereka telah mengusulkan program pembangunan irigasi tersebut melalui Reses Anggota Dewan dan telah direspon dengan baik oleh Edi Syarifuddin anggota DPRD Sumbawa dengan mengusulkan anggaran melalui APBDes Perubahan Desa Mokong tahun 2017.
Namun dalam proses realisasinya menurut Nurdin, pihak Pemerintah Desa terkesan pasif, karena pihak pemerintah desa meminta kepada pengurus kelompok tani untuk aktif mengurus adminisrasi program tersebut termasuk harus menemui Kepala Desa, Camat, dan Pemerintah Kabupaten, yang mestinya semua tugas itu menjadi kerja dari pemerintah desa. Karena repotnya dan banyaknya kendala teknis, sehingga program yang sudah ditetapkan dalam DPA tersebut gagal dilaksanakan.
Sementara itu Kepala Mokong, Hasan M.SP yang dihubungi Gaung NTB beberapa kali melalui nomor HP-nya untuk kepentingan konfirmasi, tidak diangkat, karena sibuk.
