Sumbawa Besar, Gaung NTB
Penyidik Pegawai Negei Sipil (PPNS) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Imron SE, saat ini sedang melalukan proses penyidikan atas kasus tindak pidana dengan sengaja menyimpan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol jenis arak tanpa izin dari pihak yang berwenang (Ilegal) atas nama tersangka berinitial Bbg yang bermukin di Jalan Garuda kawasan Sumer Payung Desa Karang Dima Kecamatan Labuan Badas, ditandai dengan dikeluarkan surat penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kemarin.
Sebagaimana dijelaskan Panitera Pengganti PN Sumbawa Besar Heri Trianto kepada Gaung NTB kemarin, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh PPNS Dinas Satuan Pol-PP Sumbawa terkait dengan kasus tindak pidana menyimpan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol jenis arak yang melibatkan tersangka oknum Bbg warga Karang Dima Kecamatan Labuan Badas Sumbawa itu, surat penetapan penyitaan barang bukti telah dikeluarkan Pengadilan dengan Nomor 15/Pen.Pid/2018/PN.Sbw yang ditandatangani langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar I Wayan Eka Mariartha SH M.Hum, guna melengkapi berkas penyidikan perkara yang dilakukan PPNS Satuan Pol-PP Sumbawa tersebut.
Kronologus kejadiannya sendiri terjadi pada hari Rabu 10 Januari 2018 lalu sekitar jam 21.00 Wita berempat di TKP rumah kediaman tersangka oknum Bbg yang berada dikawasan Sumer Payung Desa Karang Dima Kecamatan Labuan Badas Sumbawa, ketika itu jajaran Pol-PP dibawah komandan operasi Mukhtamarwan S.Pt melakukan kegiatan operasi rutin, setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat langsung bergerak menuju kediaman pelaku dengan melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 18 botol tanggung kapasitas 600 Ml miras jenis arak yang akan dijual dan diedarkan tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga tanpa ampun pelaku bersama barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.
Akibat perbuatan pidana yang dilakukan tersangka dikenai dengan ancaman Tipiring melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 Peraturan Daerah (Perda) No 7 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dengan ancaman sangsi pidana dan denda yang cukup berat, dengan agenda sidang perdana akan digelar pekan mendatang.
