Sumbawa Barat, Gaung NTB
Komisi III DPRD Sumbawa Barat mempertanyakan proyek penanggulangan banjir di Sungai Taliwang. Proyek itu dibiayai dengan anggaran bersumber dari APBN tahun 2017 melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 dan hingga saat ini belum selesai dikerjakan.
Saat ini pengerjaan proyek senilai Rp 19,669 miliyar lebih yang dilaksanakan oleh PT Putra Mayapada itu terhenti. Tidak ada aktifitas apapun di lokasi di sepanjang aliran sungai di Kelurahan Sampir dan Kelurahan Kuang. Hanya terlihat sejumlah alat berat berupa excavator terparkir di pinggir sungai.
Informasi yang didapat dari warga sekitar lokasi, sudah dua hari ini proyek tersebut berhenti. Kondisi cuaca dan debit air sungai yang tinggi diduga sebagai penyebab terhentinya proyek itu.
Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD KSB bersama kepala dinas Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Pemukiman dan Perumahan (PUPRPP) dan Bidang terkait, Kamis (18/1) pagi turun ke lokasi meninjau langsung proyek dimaksud.
Selain pelaksanaan proyek yang terhenti, Komisi III dan Dinas PUPRPP juga menemukan adanya titik bronjong yang telah terpasang telah ambruk dihantam air dan sejumlah titik lainnya yang belum selesai dipasang, sudah miring dan terancam rusak. “Kami menemukan ada titik yang ambruk dan membahayakan pemukiman warga di pinggir sungai jika tidak segera ditangani,” ungkap Ketua Komisi III Dinata Putrawan.
Komisi III, Kata Dinata, tidak memiliki informasi yang lengkap tentang proyek itu, termasuk mengenai batas waktu pengerjaannya. Itu disebabkan proyek dimaksud merupakan milik BWS dan pejabat terkait masalah proyek, seperti PPK dan KPA juga berkedudukan di Mataram.
Selain sejumlah temuan di lapangan, diungkapkan Dinata, Komisi III juga telah mendapat informasi bahwa desain awal proyek penanggulangan banjir sungai Taliwang itu bukan pemasangan bronjong (seperti yang terpasang sekarang), tetapi berupa pasangan talut penahan tebing sungai.
“Ini sejumlah persoalan yang akan kami pertanyakan ke PPK di BWS besok (jum’at), termasuk soal waktu, apakah ada penambahan mengingat ini sudah melewati tahun anggaran, disamping juga persoalan lain menyangkut kenyamanan masyarakat yang bermukim disekitar lokasi proyek,” imbuh Dinata.
Kepala Dinas PUPRPP, Amar Nurmansyah, tidak beekomentar banyak atas hasil tinjauan lapangan proyek dimaksud. “Kami hanya mendampingi komisi III yangbturun ke lapangan sebagai bahan koordinasi Komisi terkait dengan BWS,” ujarnya.
