Sumbawa Besar, Gaung NTB
Bertepatan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang ke – 58 tanggal 24 September 2018, Menteri ATR/BPN Pusat Sofyan A Djalil, dalam upaya meningkatkan kualitas rencana tata ruang di Indonesia, maka Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan sistem informasi geografis tata ruang yang disebut “GISTARU” yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku disetiap daerah.
Hal tersebut diungkapkan Kepala BPN Kantor Pertanahan Sumbawa Drs Ketut Diptasari MH dalam sambutan dan arahannya ketika membacakan sambutan tertulis Menteri ATR/BPN Pusat Sofyan A Djalil pada upaya peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang yang berlangsung dilapangan upacara depan Kantah Sumbawa yang diikuti dan dihadiri seluruh jajaran Pertanahan Sumbawa, para pensiunan BPN dan mitra kerja sejumlah Notaris/PPAT didaerah ini Senin (24/09) kemarin, dimana dengan program Gistaru tersebut, tentu dengan terbukanya akses terhadap dokumen rencana tata ruang diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan selanjutnya masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan pengawasan implementasinya.
Apalagi pembangunan infrastruktur adalah prasyarat untuk peningkatan produktivitas dan daya saing nasional serta berkembangnya investasi, dimana salah satu kegiatan penting terkait dengan pembangunan infrastruktur tersebut adalah pelaksanaan pengadaan tanah, Undang – Undang dan peraturan yang ada telah memungkinkan pengadaan tanah yang cepat dan pasti, oleh karena itu dukungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya menentukan suksesnya pengadaan tanah dimaksud, ujarnya.
Berkenaan dengan legalisasi aset melalui program PTSL yang jumlah bidang tanah seluruh Indonesia mencapai sekitar 126 juta bidang tanah diharapkan di tahun 2025 mendatang seluruh bidang tanah telah terdaftar terang Dipta, oleh karena itu untuk melaksanakan percepatan PTSL tersebut diperlukan optimalisasi penggunaan teknologi terkini sejalan dengan modernisasi pelayanan di Kementerian ATR/BPN, dan dalam rangka mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan aset tanah dan penguatan hak masyarakat atas tanah/hutan adat, maka Pemerintah telah mencanangkan program reformasi Agraria.
“Dengan penerapan layanan terintegrasi kedalam “On-line Single Submission” sudah dimulai untuk layanan izin lokasi, pertimbangan teknis pertanahan, informasi rencana detail tata ruang dan pengaturan zonasi, sehingga kedepan kita berharap agar semua jenis layanan dapat dilaksanakan secara elektronik, dan apa yang sudah ada saat ini harus terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas layanan, juga dengan melakukan terobosan dan inovasi-inovasi, begitu pula pembinaan SDM sedang disiapkan sistem penilaian kerja berdasarkan Key Performance Indicators (KPI) yang akan menjadi dasar Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan rotasi dan promosi pegawai, sehingga rotasi dan promosi menjadi adil bagi pengembangan karier setiap pegawai,” papar Dipta.
