Sumbawa Besar, Gaung NTB
Kepala BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Drs Ketut Diptasari MH dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Senin (24/09) kemarin menyatakan bertepatan dengan peringatan Hari Agraria ke-58 Tahun 2018 ini, Pertanahan Sumbawa telah berhasil menuntaskan pembuatan dan penerbitan sertifikat gratis program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 hingga 22 September 2018 mencapai angka sebanyak 14.142 bidang tanah milik warga masyarakat didaerah ini.
Dari jatah (target) PTSL tahun 2018 yang diperoleh Kantor Pertanahan Sumbawa dari ATR/BPN Pusat sebanyak 20.000 bidang (sertifikat) gratis dimaksud terang Dipta, yang diperuntukkan dan dialokasikan bagi 21 Desa meliputi Desa Stowe Brang dan Pukat Kecamatan Utan, Desa Lekong Kecamatan Alas Barat, Desa Brang Rea, Batu Bulan, Marga Karya, Lito, Leseng, Batutering dan Sebasang Kecamatan Moyo Hulu, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Desa Penyaring, Baru Tahan, Batu Bangka dan Desa Ngeru Kecamatan Moyo Utara/Hilir, Desa Jotang Kecamatan Empang, Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk, Desa Lopok, Tatede dan Pungkit Kecamatan Lopok serta Desa Labuan Ijuk Kecamatan Lape, dari hasil evaluasi atas realisasi Puldadis 19.684 bidang dan Puldasik 19.654 bidang setelah dilakukan pengumpulan data yuridis maupun pengukuran bidang tanahnya, dengan jumlah bidang tanah yang telah masuk dalam proses pengumuman sebanyak 14.167 bidang dan jumlah sertifikat PTSL yang telah diterbitkan dan direaliasikan sebanyak 14.142 bidang (sekitar 75%) dari target yang ditentukan.
Menurut Dipta, selain Sumbawa mendapatkan jatah sertifikat gratis PTSL sebanyak 20.000 bidang, juga mendapatkan program registrasi TOL sebanyak 6.000 bidang, sehingga total ada 26.000 bidang sertifikat gratis yang diperoleh tahun anggaran 2018 ini, dimana jika dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan terutama data yuridis dan fisik telah mencapai angka diatas 90%, maka optimis BPN Kantah Sumbawa akan mampu menuntaskan pembuatan dan penerbitan seluruh serifikat gratis dimaksud hingga Oktober mendatang, mengingat tim teknis pertanahan Sumbawa pagi siang dan malam terus bekerja ekstra dan bertekad untuk menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawabnya, dengan tujuan agar warga masyarakat pemilik tanah memiliki legalitas hukum berupa serifikat hak milik (SHM) atas areal lahan tanah yang dimilikinya.
Apalagi dengan keberadaan SHM tersebut sambung Dipta, justru dapat digunakan dalam menunjang usaha yang dilakukan, sebab bisa saja sertifikat tanah dimaksud digunakan sebagai jaminan ke bank persepsi untuk memperoleh modal bagi usaha yang digelutinya, karena itu dihimbau kepada warga masyarakat agar dapat menyimpan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
