Sumbawa Barat, Gaung NTB
Reaksi penolakan masyarakat korban gempa bumi terkait bantuan rehabilitasi/normalisasi rumah rusak, benar-benar dilakukan dengan melancarkan aksi unjuk rasa.
Masyarakat korban gempa bumi yang menamakan dirinya dalam Koalisi Masyarakat Korban Gempa (KMKG) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Jum`at (28/09), melakukan aksinya di depan Kantor Bupati Sumbawa Barat. Kedatangan massa KMKG tersebut untuk mempertanyakan dana korban gempa yang bersumber dari APBD KSB, Rp 1,8 M, Kemensos Rp 1,8 M dan dari AMNT Rp 1,1 M, dengan total Rp 4,7 M.
Massa juga mendesak agar Pokmas dibentuk sesuai Juklak dari pemerintah pusat. Dalam hal ini BNPB yang diatur tentang pembentukan Pokmas, yang unsurnya dari anggota korban gempa dan ditetapkan oleh kades atau lurah.
Massa juga meminta proses pembangunan kembali rumah korban gempa. “Kami siap didampingi oleh Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan fasilitator yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan Juklak dari pemerintah pusat,” seru massa dalam orasi nya.
Warga berharap agar dikembalikan fungsi ke Juklak semula yang dari pemerintah pusat sesuai standar baku, dan meminta Pokmas terdiri dari korban gempa yang berorganisir diri dan ditetapkan oleh pihak desa.
Mereka juga meminta dana yang sudah cair harus masuk ke rekening korban, sehingga masyarakat merasa aman dan tentram.
Perwakilan masyarakat, Syamsul Bahri dalam aksi tersebut, menanyakan verifikasi rumah dan meminta verifikasi dilakukan ulang, dan untuk pendampingan dipercayakan kepada orang yang berkompeten dalam bidang rumah tahan gempa.
Kedatangan massa KMKG tersebut diterima oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, langsung di ruang kerjanya dan menanggapi tuntutan aksi para pendemo. Dia menjelaskan bahwa anggaran AMNT bukan berupa uang, tetapi berupa sembako, peminjaman alat dan air bersih.
Dia juga menambahkan bahwa bantuan dari Kementrian Sosial, bukan berupa uang yang diberikan namun hanya truk dapur umum, sembako dan alat sosial.
Dari APBD sedang dikelola dan ada juga bantuan orang, uang itu dikelola akan pertanggungjawabkan. Dan bantuan juga ada dari Bulog berupa beras. “Saya akan pastikan uang bantuan gempa itu tidak akan dimakan oleh Agent, maupun orang yang terlibat di dalamnya, saya akan penjarakan mereka, apabila ada di antara mereka ketahuan bermain,” tegasnya.
Menurutnya, uang itu sudah masuk ke rekening BPBD sebanyak Rp 35 Milyar lebih dari BNPB dan akan dikirim ke rekening pemilik rumah.
Pengiriman ke rekening pemilik rumah belum diberikan karena ada kendala dari proses menggentri data. Dan itu tidak mudah sebab harus sesuai NIK dan ini masih divalidasi datanya. “Pertanyaannya, kenapa harus ada Pokmas, karena itu syaratnya. Uang ini harus cair melalui Pokmas, dan Pokmas ini di SK kan oleh kepala desa,” terangnya.
Dia menambahkan, bahwa saat ini pihaknya sedang mensosialisasi Juknis ke pihak desa. Sampai saat ini, ada 2081 rumah yang sudah di SK kan dari tahap pertama dengan total pendataan 15.381.
Tahap kedua, ada 5.919 rumah yang sudah di SK kan, tapi hanya 2081 yang ada uangnya. Nanti pihak bank akan mengentri data dari BPBD untuk kepastiannya. “Untuk mekanisme pencairannya yaitu dari RAB. Setelah itu, proses pencairan baru nanti pembuatan SPJ, baru proses pencairan selanjutnya,” kata Wabup.
Setelah mendengar penjelasan dari Wakil Bupati, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
