Sumbawa Besar, Gaung NTB
Meski harus mendaki ke lereng bukit yang cukup tinggi, berpeluh dan berdebu namun membuahkan hasil yang baik, karena Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa yang dipimpin Ketua Komisi I Syamsul Fikri AR, SAg, MSi berhasil memfasilitasi penyelesaikan persoalan lahan yang bersengketa di Desa Luk Kecamatan Rhee. Hal itu dilakukan dalam kunjungan lapangan terkait dugaan pengambilan tanah wakaf oleh PT. Aditya Sinar Pratama Desa Luk Kecamatan Rhee, Kamis (04/10).
Kunjungan tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, yang dihadiri Sekretarisnya, Ir Ni Wayan Rusmawati MSI, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten, Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Sumbawa, perwakilan dari PT. Aditya Sinar Pratama, Camat Rhee, Kepala Desa Luk, FPPK Pulau Sumbawa, Ishaka Mekka, (pemberi wakaf) Nurhasanah (pemilik lahan), A. Rahman (pemilik lahan) serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Kujungan lapangan tersebut diawali dengan adanya tuntutan dari LSM Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa, yang meminta difasilitasi oleh Komisi I DPRD Sumbawa terkait dugaan pengambilan tanah wakaf oleh PT. Sinar Bali yang belakang diketahui adalah PT. Aditya Sinar Pratama yang beroperasi di Desa Luk Kecamatan Rhee.
Dalam hearing yang difasilitasi oleh Komisi I DPRD Sumbawa beberapa hari lalu, disampaikan Abdul Hattap kuasa dari Ishaka Mekka (pemberi wakap), bahwa telah diwakafkan lahan seluas sektiar 2 hektar kepada Yayasan NW Pancor. Ternyata dalam hearing tersebut terungkap tanah itu juga milik Nurhasnah dengan bukti SPPT.
Selain itu LSM FPPK Pulau Sumbawa juga memunculkan masalah lain yakni adanya dugaan penyerobotan tanah oleh PT. Aditya Sinar Pratama milik A. Rahman (mantan Sekretaris Desa Desa Luk), yang juga berbatasan dengan tanah tempat beroperasinya perusahaan Stone Klaser tersebut.
Karena tidak adanya kesepakatan dalam hearing, sehingga disepakati untuk dilakukan kunjungan lapangan disamping untuk pengecekan lahan sekaligus dilakukan fasilitasi penyelesaian masalah di lapangan.
Dalam kunjungan lapangan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri didampingi Edi Syarifuddin menyaksikan proses penentuan batas lahan masing-masing pihak bersengketa yang langsung di Pimpin Kabag Pertanahan Setda Sumbawa, Abdul Haris S.Sos.
Proses penentuan batas tanah itu juga sekaligus mengambil titik koordinat untuk memastikan tidak adanya pergeseran terhadap batas nantinya.
Setelah melalui proses verifikasi lapangan dan diskusi bersama para pemilik lahan dan pihak perusahaan yang diwakili oleh Humas PT PT Aditya Sinar Pratama, akhirnya Ketua Komisi I DPRD Sumbawa Syamsul Fikri, mengambil kesimpulan bahwa terhadap batas tanah milik Nurhasanah dengan A. Rahman tidak ada permasalahan lagi karena tidak terjadi tumpang tindih, demikian juga dengan batas tanah A. Rahman dengan Abu Bakar juga tidak ada masalah.
Hanya saja terhadap lahan milik A. Rahman yang masuk atau dimanfaatkan oleh PT. Aditya Sinar Pratama setelah dilakukan verifikasi dibenarkan oleh pihak perusahaan juga oleh Abu Kabar sebagai pemilik awal tanah tersebut dan disepakati untuk diselesaikan secara musyawarah.
Sementara terhadap kasus tanah wakaf yang diakui diwakafkan oleh Ishaka Mekka seluas sektiar 2 hektar kepada Yayasan NW Pancor yang dalam hal ini diwakili oleh Sumenda diduga tumpang tindih dengan tanah milik Nurhasanah, akan diselesaikan melalui proses hukum karena masing-masing pihak bertahan dengan keterangan dan bukti masing-masing.
